Pemerintah Bantu Likuiditas Perbankan Terdampak Pandemi Covid-19

      Program restrukturisasi kredit untuk nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, berpotensi membuat likuiditas perbankan akan ketat dalam setahun ke depan. Penundaan pembayaran pokok pinjaman akan berdampak langsung terhadap likuiditas bank. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, membuat bank kesulitan menarik dana dari masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, bank memerlukan bantuan likuiditas dari pemerintah.

      Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa hingga pertengahan Mei 2020, outstanding kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang direstruktukturisasi perbankan mencapai Rp167,1 triliun dengan 3,4 juta debitur. Dia tuturkan, sebanyak 102 bank memiliki potensi melaksanakan restrukturisasi dengan
potensi debitur 7,8 juta dan outstanding kredit sebanyak Rp1.114,5 triliun. Hal ini disampaikan Wimboh dalam video conference dengan wartawan di Jakarta, 15 Mei 2020.

      Menurut Ketua OJK, outstanding restrukturisasi kredit UMKM yang saat ini mencapai Rp167,1 triliun, masih terus bergerak karena pandemi virus corona belum diketahui kapan berhentinya. Saat ini diperkirakan jumlah outstanding kredit UMKM yang perlu direstrukturisasi mencapai sekitar 40-50 persen dari total outstanding kredit ke sektor ini. Dengan demikian diperkirakan jumlah yang perlu direstrukturisasi sekitar Rp500-Rp600 triliun, termasuk di dalamnya kredit UMKM di BPR yang jumlahnya mencapai sekitar Rp20 triliun. Besarnya nilai outstanding kredit yang direstrukturisasi ini, akan berdampak besar terhadap kondisi likuiditas perbankan nasional.

     Menurut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso, sebagai bank yang fokus pada penyaluran kredit ke UMKM, perseroan mengambil upaya strategis dalam kaitannya penyelamatan dan perlindungan UMKM terdampak Covid-19. Upaya upaya tersebut diantaranya dengan melakukan restrukturisasi kredit UMKM. “Hingga akhir April 2020, BRI tercatat telah memberikan relaksasi berupa restrukturisasi pinjaman kepada lebih dari 1,4 juta UMKM yang terdampak Covid-19 dengan total pinjaman mencapai Rp101 triliun,” katanya dalam video conference dengan wartawan di Jakarta, 14 Mei 2020.

      Mengenai likuiditas perseroan, Dirut BRI ini mengatakan bahwa pada kuartal pertama 2020 masih baik. Dengan likuiditas masih sangat ideal, perseroan mempunyai ruang yang cukup untuk tumbuh secara sehat. “Karena LDR (loan to deposit ratio) BRI di kuartal pertama 2020 tercatat sebesar 90,45 persen,” tutur Sunarso.

      Namun dia menegaskan bahwa untuk likuiditas pada kuartal kedua tahun ini belum dapat dipastikan, pasalnya ada kebijakan dari pemerintah bagi debitur yang terdampak Covid-19 ada penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit. “Kalau terjadi penundaan pembayaran pinjaman pokok, yang seharusnya dibayar dan kemudian tidak dibayar, maka akan berdampak langsung kepada likuiditas. Sedangkan dengan adanya penundaan pembayaran bunga, maka akan berdampak kepada income bank,” jelasnya.

      Di kuartal pertama 2020, dana pihak ketiga (DPK) BRI tercatat sebesar Rp1.029,00 triliun atau naik 9,93 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp936,03 triliun. Angka ini juga masih di atas pertumbuhan DPK industri perbankan nasional pada bulan Maret 2020 sebesar 9,54 persen. Dana murah atau CASA (current account and saving account) masih mendominasi portofolio simpanan BRI. CASA mencapai proporsi 55,90 persen dari total DPK atau senilai Rp575,18 triliun, sedangkan non CASA mencapai Rp453,81 triliun.

      Menurut Sunarso, agar penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga tersebut tidak mengganggu likuiditas perbankan, dia sarankan agar pemerintah menempatkan dana di perbankan. Terutama kepada bank atau lembaga keuangan yang melakukan restrukturisasi kredit debitur. Selain itu, perbankan dapat mencari sendiri likuiditasnya. “BRI sudah mendapat pinjaman dari fund raising luar negeri untuk penambahan likuiditas sebesar satu miliar dolar AS. Kalau kita butuh, tinggal menukarkan ke rupiah karena kita ‘kan menyalurkan kredit dalam bentuk rupiah. Di sisi lain, hal itu akan menambah devisa kita,” tegas Dirut BRI ini.

       Dalam kesempatan terpisah, mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri menilai kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini masih. Hal itu disebabkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sangat mempengaruhi permintaan kredit di bank. “Perbankan saving depositnya naik, sehingga LDR (loan to deposit ratio) turun, karena tidak ada aktivitas ekonomi yang membuat tidak ada permintaan kredit. Likuiditas perbankan kita masih relatif aman,” katanya dalam webinar di Jakarta, pertengahan Mei 2020.

      Chatib menyatakan bahwa masyarakat saat ini cenderung menyimpan uang dan menahan konsumsi. Hal ini tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama 2020 hanya 2,84 persen yoy (year on year), turun dari periode yang sama tahun 2019 yaitu 5,02 persen yoy. Menurut dia angka konsumsi masih akan meningkat pada akhir tahun hingga pertengahan 2021. Selain itu menurutnya pertumbuhan ekonomi tahun depan masih dapat pulih.

      Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, BI melihat kondisi likuiditas perbankan saat ini tetap memadai. Likuiditas perbankan yang memadai tercermin pada rerata harian volume PUAB (pasar uang antarbank) April 2020 tetap tinggi, yakni Rp9,2 triliun. Begitu pula rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap besar, yakni 24,16 persen pada Maret 2020. “Pada April 2020, rata-rata suku bunga PUAB O/N (over night) dan suku bunga JIBOR (Jakarta InterBank Offered Rate) tenor satu minggu bergerak stabil di sekitar level BI7DRR (BI-7 Days Repo Rate) yakni antara 4,31 persen dan 4,60 persen,” katanya dalam video conference di Jakarta, pertengahan Mei 2020.

       Perry menambahkan, rerata tertimbang suku bunga deposito dan kredit pada April 2020 masingmasing tercatat 5,92 persen dan 10,17 persen, turun masing-masing 11 bps (basis points) dan 19 bps dari level Maret 2020. Selain itu, penurunan suku bunga tersebut berdampak pada kenaikan pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada Maret 2020 yang masing-masing menjadi 15,6 persen secara tahunan atau yoy dan 12,1 persen yoy. “Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dalam rangka restrukturisasi kredit perbankan,” tuturnya.

       BI telah menyuntikkan likuiditas (quantitative easing) sebesar Rp583,5 triliun sejak awal Januari 2020 hingga Mei 2020. Perry Warjiyo menyebut, injeksi likuiditas itu melalui berbagai mekanisme, seperti pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana, penurunan GWM (Giro Wajib Minimum) rupiah, dan swap valas. Secara lebih rinci, injeksi likuiditas melalui pembelian SBN di pasar perdana adalah Rp166,2 triliun, penurunan GWM rupiah Rp53 triliun dalam kurun waktu Januari-April 2020, dan swap valas. “Dapat kami sampaikan, fungsi BI sebagai bank sentral melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan,” tandasnya.

       Mengenai upaya menjaga likuiditas perbankan ke depan, Ketua OJK Wimboh Santoso menuturkan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan likuiditas berupa penempatan deposito yang ditaruh di bank jangkar yang disebut sebagai bank peserta. Untuk mencegah moral hazard, fasilitas yang diberikan tidak boleh lebih murah dari fasilitas Bank Indonesia.

       Ada mekanisme berbeda untuk mendapat fasilitas ini antara bank sistemik dan non sistemik. Akses ini pun hanya diberikan untuk bankbank yang masih sehat dengan jaminan pinjaman high quality asset. Pinjaman likuiditas akan disesuaikan dengan suku bunga pasar (market rate) sehingga bantuan dapat diakses sebagai langkah terakhir. “Selama ini yang kita jadikan benchmark adalah bank sehat, sehingga tingkat kesehatan tidak turun drastis dengan cepat. Justru kita jaga jangan sampai bank tidak sehat gara-gara pandemic Covid-19,” tegasnya.

          Kebutuhan dana untuk penyangga likuiditas, menurut Wimboh Santoso tidak sebesar outstanding kredit UMKM yang mencapai Rp1.114,5 triliun. Diperkirakan hanya sekitar sepertiga dari outstanding kredit UMKM yang direstrukturisasi yang perlu penyangga likuiditas. “Dengan asumsi itu, jumlahnya maksimal sekitar Rp200 triliun. Kemudian penundaan cicilan kredit UMKM ini diperkirakan hanya sekitar sembilan bulan, dari April hingga Desember 2020. Ini yang membutuhkan penyangga likuiditas, sebagaimana diatur dalam PP No 23/2020,” jelasnya.

     Lebih lanjut dituturkan mekanisme bantuan likuiditas ini akan didapatkan bank pelaksana dengan menjaminkan kredit yang direstrukturisasi kepada bank peserta. Bank pelaksana adalah pihak penerima likuiditas, sedangkan bank peserta adalah pihak yang bertindak sebagai penyalur likuiditas dari pemerintah. Bantuan likuiditas ini dapat disalurkan jika bank pelaksana tidak memiliki Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat direpokan ke Bank Indonesia. Karena dalam PP No 23/2020 disebutkan bahwa penanganan kebutuhan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dulu melalui pinjaman likuiditas jangka pendek BI, sebelum mengajukan bantuan likuiditas dari pemerintah.

        Bantuan likuiditas dari pemerintah ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dialami bank-bank pelaksana program restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Dengan demikian, pada saat perekonomian kembali bergerak, perbankan memiliki kemampuan untuk memberikan kredit ke sektor usaha. S. Edi Santosa