Kerugian atau Kerusakan atas Barang Bergerak

Oleh Robertus Ismono

    Pasal 12 Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) dengan judul di atas diterjemahkan sebagai ‘Loss of or Damage to Moveable Items’. Dengan menyimak isi penjelasan di bawahnya (dan beberapa ketentuan lain di PSAGBI), maka dapat disimpulkan bahwa terjemahannya lebih lugas (tidak mudah banyak tafsir) seperti sering terjadi.

    Apabila merujuk ke terjemahannya dan kaidah umum pertanggungan (bahwa polis-polis yang dibuat dalam kurun waktu yang sama tidak dimaksudkan untuk tumpang tindih), maka PSAGBI tidak menjamin alat angkut, kendaraan bermotor, alat berat, barang dalam pengangkutan, barang yang sedang dipindahkan dalam hal tertentu, satelit, dan lain-lain. Begitu juga dengan barang yang tidak akan rusak oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan lain-lain.

    Catatan: kaidah pertanggungan yang lain tentang kerugian atau kerusakan dengan skala nasional yang sangat besar tidak disinggung dalam tulisan ini.

    Pasal 12 ayat 12.1 memuat kata-kata ‘dalam waktu yang wajar’, namun kata-kata ini tidak terdapat dalam ayat 12.2. Hal ini karena ayat 12.1 hanya ‘mewajibkan Tertanggung untuk menyampaikan daftarnya dulu dst’, sedangkan ‘membuktikan keberadaan barang tersebut belakangan seperti diatur di ayat 12.2’.

    Catatan: ‘waktu yang wajar’ (reasonable time) juga ada di polis IAR (Industrial All Risks) dengan alasan berbeda.

    Selanjutnya butir 12.1.1 memuat ketentuan tentang keterangan yang diperlukan untuk membuat daftar perabot rumah tangga. Tidak disebutkan apa saja yang termasuk perabot rumah tangga ini karena dengan perkembangan zaman, maka yang termasuk perabot rumah tangga juga berubah-ubah.

    Contoh: dulu sekali setrika arang kayu adalah perabot di semua rumah tangga, namun sekarang menjadi barang antik. Dulu laptop belum ada dan sekarang hampir semua rumah tangga dilengkapi laptop. Beberapa tahun lalu laptop dapat dianggap sebagai ‘barang pribadi’ ‘(personal effects)’, dan sekarang silakan berdebat.

    Dengan mengikuti contoh tersebut, maka yang sebaiknya dilakukan tertanggung adalah mencantumkan semua barang yang diperkirakan wajar sebagai perabot. Dan Penanggung berhak mempertimbangkan untuk kemudian membahas bersama Tertanggungnya termasuk juga dengan mempertimbangkan ‘Kecukupan Harga Pertanggungan’.

    Selanjutnya butir ini menyatakan ‘taksiran harga barang satu per satu’. Butir ini tidak menyatakan harga perolehan baru, atau harga pasar, atau harga bekas berdasarkan penyusutan. Karena PSAGBI menganut kaidah-kaidah pertanggungan maupun dapat memuat ketentuan tambahan dan karena
mungkin tertanggung kurang paham dan tidak menanyakannya pada saat permintaan pertanggungan, maka sebaiknya tertanggung menyampaikan daftar nilai barangnya berdasar perolehan baru yang termasuk ongkos kirim, pajak, dan lain-lain. Yang nantinya akan dihitung ulang oleh penanggung berdasar ketentuan polis (silakan merujuk pada tulisan sebelumnya).

  Butir ini selanjutnya menyatakan ‘sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan’. Kata ‘peristiwa’ mungkin tidak penting bagi tertanggung, namun penting bagi penanggung karena adanya kaidah ‘proxima causa’.

   Butir ini ditutup dengan kata-kata ‘sisa barang’. Yang dimaksud adalah: 1) bagian dari barang yang rusak; 2) barang yang rusak itu sendiri, dan 3) barang yang tidak rusak yang pada saat peristiwa berada di tempat pertanggungan.

   Item 1) dan 2) harus dijaga oleh Tertanggung untuk sebisanya dijual sebagai ‘rongsokan’ (salvage) untuk mengurangi kerugian, Item 3) diperlukan penanggung untuk menyimpulkan ‘Kecukupan Harga Pertanggungan’.

   Catatan: 1) kurangnya penjagaan atas tiga item tersebut dapat memberikan penanggung hak untuk mengurangi tanggung-jawabnya atas ganti rugi. 2) dalam hal ada perintah dari pemerintah untuk segera menyingkirkan item 1) dan 2) tersebut, maka sebaiknya tertanggung memperoleh bukti tertulis. 3) Segera memberitahu Penanggung dan meminta ijin penyingkirannya, dan 4) mendokumentasikan kegiatan penyingkirannya.

    Ayat 12.1.2 mengikuti penjelasan tersebut.

    Ayat 12.1.3 memuat kata-kata ‘catatan atau daftar’. Jadi termasuk catatan yang dibuat untuk keperluan ‘zakat’, maupun catatan rahasia yang kadang dibuat oleh pedagang untuk keperluan mereka sendiri.

    Ayat 12.1.3 ini diakhiri dengan kata-kata ‘yang dapat membuktikan kerugian itu;’. Yang dimaksud adalah jenis, luas, dan besarnya kerusakan serta besarnya nilai kerugian. Kadang terjadi barangnya rusak tetapi tidak tampak dari luar. Dalam hal ini diperlukan penelitian dan kesimpulan dari tenaga ahli yang sesuai, dan pastinya bukan penanggung, penilai kerugian, maupun pialang.

  Catatan: 1) pembuktian besarnya nilai kerugian menjadi tanggung-jawab tertanggung. 2) Penyimpulan ada/tidaknya tanggung-jawab polis menjadi tanggung-jawab dan hak penanggung. 3) Penunjukan tenaga ahli tersebut harus oleh dan atas biaya tertanggung. 4) bila penanggung tidak sejutu dengan kesimpulan tenaga ahli tersebut, maka penanggung berhak menunjuk tenaga ahli lain atas biaya penanggung sendiri.

    Ayat 12.2.1 butir 1 menegaskan semua hal tersebut. Ayat ini juga menegaskan berlakunya semua hal di Pasal 12. Penegasan bahwa ‘hanya berlaku’ karena PSAGBI berlaku terbatas pada tempat pertanggungan saja.

*Penulis adalah Adjuster dan Direktur PT AqualisBraemar. Bekerja di Jakarta.