Pasca Putusan MK, Multifinance Masih Dapat Tarik Kendaraan Debitur Macet

   Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang fidusia, perusahaan leasing (multifinance) masih dapat menarik kendaraan debitur yang macet pembayarannya tanpa melalui Pengadilan Negeri. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa saat ini masih ada salah penafsiran di masyarakat terkait pasca putusan MK No. 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 tentang fidusia. “Ini seolah-olah pemegang hak fidusia yakni pihak leasing tidak boleh lakukan penarikan sendiri, tapi harus mengajukan permohonan penarikan kepada pengadilan luar negeri. Tidak demikian, perusahaan masih dapat menarik kendaraan debitur macet tanpa melalui pengadilan,” kata Suwandi di Jakarta beberapa waktu lalu.

   Menurutnya, Putusan MK tersebut justru memperjelas Pasal 15 Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cedera Janji antara Debitur dan Kreditur. Leasing masih tetap dapat menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan. Saat ini ada simpangsiur pendapat di masyarakat pasca putusan MK tentang fidusia tersebut. “Keputusan MK itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Ada ruang lebar untuk mengeksekusi jaminan debitur macet,” tegas Suwandi.

   Sehingga, lanjut Ketua Umum APPI ini, putusan MK tersebut hanya bersifat memaknai pasal 15 ayat 2 dan 3 tentang hak eksekutorial/parate eksekusi, dan secara mutlak tidak membatalkan UU Jaminan Fidusia. Menurut dia, perusahaan leasing dapat mengeksekusi apabila ada beberapa kondisi. Seperti debitur terbukti wanprestasi, debitur sudah diberi surat peringatan, dan perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan atau sertifikat hipotek. Lalu apabila debitur juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, perusahaan pembiayaan dapat melakukan penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

  Menurutnya, penjualan agunan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan harga perusahaan pembiayaan dan sebelum agunan dijual. “Apabila lebih dari satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis, maka diumumkan secara tertulis minimal dua surat kabar di daerah bersangkutan, dan wajib mengembalikan uang kelebihan dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan,” jelas Suwandi yang juga Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing ini.

  Dalam putusan MK, menurut dia, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. “Sepanjang pemberi hak fidusia telah mengakui ada wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan jaminan dalam perjanjian fidusia, maka akan menjadi kewenangan bagi penerima fidusia untuk lakukan eksekusi sendiri. Jadi, ada perjanjian sebelumnya, berapa pinjamannya, berapa bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya. Juga batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, dan berapa dendanya,” kata Suwandi.

  Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Dennis Firmansjah, menjelaskan bahwa pihaknya menghormati putusan MK tersebut. Dia memahami jika terdapat keluhan konsumen terhadap langkah-langkah perusahaan pembiayaan dalam mengeksekusi jaminan di lapangan. “Namun, persoalan yang timbul di lapangan jumlahnya tidak cukup untuk mewakili lembaga pembiayaan secara keseluruhan. Kalau ada yang bermasalah saya yakin itu sangat kecil karena sebagian besar lancar tanpa keluhan berarti. Jadi tidak bisa dihindari kalau ada sebagian kecil yang bermasalah,” ujarnya.

Dennis mengakui, dampak dari putusan MK itu terhadap lembaga pembiayaan, sempat merasa terganggu. Namun diyakini tidak terlalu berdampak bagi lembaga pembiayaan. Dalam hal ini Dennis mengajak semua pihak untuk adil melihat persoalan. “Terhadap debitur yang selama ini melakukan pembayaran secara benar, diyakini mereka mendapat perlakuan yang adil dari lembaga pembiayaan,” cetusnya.

   Dennis meyakinkan lembaga pembiayaan yang ada tidak benar-benar ingin mempersulit debitur. Oleh karena itu, ia lebih menekankan kepada mekanisme eksekusi jaminan benda bergerak pasca putusan MK ini agar lebih sederhana. “Saya merasa dari pengalaman, selama konsumen terbuka dan kasih tahu kesulitan kita juga terbuka tapi dengan catatan tidak mengada-ada,” tegas mantan Ketua Umum APPI ini. W. Widiastuti