Masuk Holding BUMN Asuransi Tugas Jasa Raharja tak Berubah

    Perusahaan asuransi dan lembaga milik negara lain yang tergabung dalam Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perasuransian dan penjaminan, siap bekerjasama sesuai yang diamanahkan oleh pemerintah. Saat ini sedang disiapkan pembagian tugas masing-masing perusahaan pasca diresmikannya penggabungan tersebut. Ada lima perusahaan yang masuk dalam holding itu, yakni PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI (Persero). Bertindak sebagai induk holdingnya adalah BPUI atau lebih dikenal bernama Bahana.

   Sementara itu, hingga tulisan ini dibuat, belum ada tugas tambahan yang diamanatkan bagi perusahaan asuransi sosial ini pasca penggabungan kelima perusahaan BUMN tersebut. Meski masuk dalam holding BUMN, model bisnis Jasa Raharja akan tetap dipertahankan sebagai perusahaan asuransi sosial di sektor transportasi. Seperti dikatakan oleh Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo, setelah tergabung dalam holding di bawah BPUI, perusahaan masih tetap fokus pada asuransi wajib. Perannya akan sama posisinya seperti anggota holding yang lain. “Keikutsertaan Jasa Raharja dalam holding tidak mengubah kewajiban untuk tetap menjalankan perannya sebagai asuransi wajib hingga saat ini. Kita tetap fokus pada bisnis itu sementara ini,” tegas Budi Raharjo dalam sebuah diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

   Dilanjutkan, sejauh ini tidak ada penambahan tugas bagi perusahaan dari manajemen. Untuk sementara hanya menjalankan asuransi wajib. Teknis untuk operasional penggabungan ini akan diatur lebih lanjut. Di dalam rencana bisnis perseroan masih tetap, Jasa Raharja masih menjalankan tugas sesuai Undang-Undang 33 dan 34 (asuransi wajib). Yakni, UU Nomor 33/1964 mengatur tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU 34/1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

   Pada kesempatan itu, Budi juga memaparkan, kinerja Jasa Raharja tahun ini yang menargetkan pendapatan sebesar Rp6,7 triliun, atau naik 5,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,36 triliun. Sedangkan pencapaian laba bersih diharapkan menjadi Rp1,6 triliun atau naik 4,5 persen dari tahun 2019 menjadi Rp1,55 triliun. Sebelumnya Jasa Raharja mencatat penyerahan santunan kepada korban kecelakaan maupun ahli waris sepanjang 2019 sebesar Rp2,7 triliun. Nilai santunan yang dibayarkan kepada para korban dan ahli waris meningkat 5,4 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2,56 triliun.

   Budi menjabarkan kalau pendapatan Jasa Raharja berasal dari tiga sumber, yakni iuran wajib, sumbangan wajib, dan hasil investasi. Pertama, iuran wajib berasal dari angkutan umum darat maupun laut.   Kedua, sumbangan wajib dana kesejahteraan dari pemilik kendaraan bermotor yang melakukan daftar ulang ke kantor Samsat dan terakhir, hasil investasi yang dikelola oleh perseroan. Untuk besaran iuran wajib dan nonwajib yang dikelola Jasa Raharja ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Besaran santunan dan iuran wajib diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017 nomor 15 dan 16, dimana kenaikan santunan sebesar 100 persen. Untuk santunan korban meninggal dunia naik dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta. Santunan korban luka-luka dari Rp10 juta menjadi Rp20 juta maksimal. Kemudian santunan korban cacat tetap menjadi Rp50 juta. Khusus korban meninggal dunia yang tidak ada ahli warisnya, santunan diberikan kepada yang menguburkan sebesar Rp4 juta.

   Secara terpisah, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Didit Mehta Pariadi pernah menyampaikan bahwa pembentukan holding ini nantinya akan mampu mengangkat perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung di dalamnya. Terutama dari segi investasi dan posisi tawar perusahaan karena memiliki spesialisasi dan penugasan lebih jelas.

   Dikatakan oleh Didit, penunjukan Bahana sebagai induk holding, sekaligus menjadi penggerak investasi bagi seluruh anggota. Nantinya setiap anggota tidak akan bebas melakukan investasi masing-masing karena investasi akan dikelola oleh induk. Selain itu, holding nantinya akan memetakan masing-masing bisnis utama dari setiap anggota agar tidak saling bersaing menggarap lini bisnis yang sama. “Selanjutnya, holding nantinya akan mengelola risiko dengan reasuransi. Dengan bernaung dalam satu holding, penempatan reasuransi BUMN akan bisa ditingkatkan. Adanya holding BUMN untuk perasuransian dan penjaminan merupakan hal yang positif dalam menguatkan potensi BUMN yang bergerak di bidang ini ke depan,” jelasnya.

   Seperti diketahui,PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI telah ditetapkan sebagai perusahaan holding BUMN perasuransian dan penjaminan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2020 tentang pembentukan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada 16 Maret 2020. Kemudian ditetapkan pada 17 Maret 2020. Dengan ditandatanganinya aturan tersebut, holding BUMN asuransi resmi terbentuk dan BPUI atau Bahan ditunjuk sebagai induk holdingnya. Selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 146/KMK.06/2020, tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham BPUI, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada 26 Maret 2020. Lalu akan ditandatangani Akta Inbreng.

   Direktur Utama BPUI Robertus Billitea menyampaikan pihaknya akan menjalankan amanat ini dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang benar serta dengan penuh kehati-hatian sehingga industri asuransi dan penjaminan dapat memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia. “Holding yang telah direncanakan sejak 2018 ini, telah melewati berbagai kajian dan mendapat kekuatan hukum tetap,” kata Robertus Billitea dalam siaran pers di Jakarta, 31 Maret 2020.

   Dengan keluarnya aturan tersebut, menurut Robertus, BPUI akan membawahi empat perusahaan BUMN lainnya, yakni PT Asuransi Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Jaminan Kredit Indonesia, beserta anak usahanya. Berdasar KMK yang telah dikeluarkan tersebut, seluruh penyertaan modal negara berupa saham yang ada di masing-masing anak usaha holding asuransi dan penjaminan akan berpindah atau dialihkan ke induk holding yang nilainya setara dengan Rp60 triliun. Selain membawahi perusahaan asuransi dan penjaminan, Bahana juga masih menjadi induk dari Bahana Sekuritas, Bahana TCW, Bahana Artha Ventura, Grahaniaga Tatautama, dan Bahana Kapital Investa.

   Dalam waktu dekat, lanjut Robertus, Bahana segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). “Sebagai BUMN, kami akan menjalankan operasional berdasarkan good corporate governance (GCG) yang ditetapkan oleh pemegang saham yakni Kementerian BUMN, juga GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Ke depan, akan segera dilakukan sinergi, efisiensi dan inovasi bisnis, operasional, teknologi, dan produk atas seluruh perusahaan yang ada di bawah holding, sehingga industri asuransi Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing dengan asuransi swasta lainnya baik yang dimiliki oleh domestik maupun asing,” katanya.

   Rencana pembentukan holding asuransi ini awalnya digulirkan oleh Menteri BUMN periode sebelumnya Rini Sumarno. Direncanakan ada delapan holding BUMN, salah satunya sektor asuransi. Tujuan pembentukan holding BUMN agar pembinaan dan pengawasan BUMN menjadi lebih terukur dan prudent. Serta, untuk meningkatkan kelincahan dan kemampuan bersaing di kancah internasional. Wahyu Widiastuti