BI Longgarkan Aturan LTV untuk KPR Pertumbuhan Kredit Diperkirakan Lebih Tinggi

Bank Indonesia (BI) resmi melonggarkan aturan (relaksasi) mengenai ketentuan rasio nilai pinjaman dari aset (loan to value/LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR), sehingga besarnya uang muka (down payment/DP) yang harus disiapkan debitur menjadi berkurang. Pelonggaran LTV tersebut tercantum dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/16/ PBI/2016 yang dikeluarkan BI tanggal 26 Agustus 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2016. Relaksasi aturan yang menyasar sektor properti ini akan memiliki efek pengganda manfaat ekonomi (multiplier effect) yang besar terhadap sektor lain seperti sektor konstruksi, industri, dan juga jasa keuangan termasuk asuransi.

Berdasar aturan baru, LTVKPR pertama menjadi 85 persen, sehingga DP yang harus dibayar nasabah menjadi 15 persen dari total harga rumah, turun dibandingkan berdasar aturan sebelumnya yang sebesar 20 persen. “Selain penurunan uang muka rumah pertama, relaksasi LTV juga mengurangi jarak uang muka antara rumah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya,” kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta, dalam jumpa pers di Jakarta, 31 Agustus 2016. Dijelaskan, BI juga menurunkan uang muka untuk KPR kedua dari 30 persen menjadi 20 persen, sedangKPR ketiga serta seterusnya turun dari 40 persen menjadi 25 persen (lihat tabel).
Filianingsih mengatakan bahwa relaksasi kredit perumahan ini dapat melengkapi stimulus dari pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sasaran dari relaksasi ini, permintaan masyarakat dapat meningkat, serta laju kredit perbankan juga dapat terus tumbuh. Dia mengatakan bahwa berdasar studi yang dilakukan direktorat yang dia pimpin pada Juni lalu, relaksasi LTV ini dapat menambah 3,7 persen terhadap pertumbuhan kredit secara tahunan (year on year/yoy). “Namun antara Juni hingga Agustus ada berbagai perkembangan termasuk suku bunga acuan, maka mungkin perlu kami lakukan studi lagi untuk menghitung dampak LTV terhadap kenaikan kredit hingga setahun ke depan,” katanya menjawab pertanyaan Media Asuransi.
Dia mengingatkan bahwa pelonggaran LTV ini juga harus disertai dengan penguatan ketahanan industri perbankan untuk mencegah risiko bagi perekonomian karena membengkaknya kredit bermasalah. Oleh karena itu untuk dapat memanfaatkan aturan ini, bankharus memiliki total rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (nonperforming loan/NPL atau NPF) secara bersih (net) di bawah lima persen. Kemudian, di lini KPR, NPL atau NPF perbankan harus di bawah lima persen secara gross.
Jika tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka bank tidak bisa mengenakan penurunan uang muka sesuai ketentuan terbaru. Perbankan di luar syarat tersebut menggunakan ketentuan lama LTV yang dikeluarkan Juni 2015. Hingga Juni 2016, BI mencatat terdapat sekitar 80 bank dari 118 bank di Indonesia yang dapat memanfaatkan pelonggaran LTV ini.
Direktur Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, pelonggaran LTVakan meningkatkan permintaan KPR untuk rumah pertama dan kedua. Permintaan rumah pertama bakal naik karena rasio LTV yang sebelumnya 80 persen naik menjadi 85 persen. Permintaan rumah kedua juga akan naik lantaran penghapusan larangan inden untuk rumah kedua. “Dengan adanya izin inden untuk rumah kedua, BNI berpeluang menawarkan kepada nasabah existing untuk membeli rumah. Misalnya, untuk anaknya,”katanya awal September 2016.
Dengan demikian BNI tetap menargetkan pertumbuhan KPR double digitdi tahun 2016 ini, sesuai target awal. Meski ada tren perlambatan pertumbuhan kredit hingga pertengahan tahun, target tersebut tidak diubah karena tetap optimistis mampu mencapai target pertumbuhan penyaluran KPR, yakni 10-11 persen. Dengan target pertumbuhan sebesar itu, nilai penyaluran KPR akan mencapai sekitar Rp38,13 triliun per akhir 2016, meningkat dari penyaluranKPR per akhir 2015 yang sebesar Rp34,66 triliun. Per semester pertama 2016, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) KPR BNI tercatat sebesar tiga persen, naik bila dibandingkan dengan posisi per semester pertama 2015 sebesar 2,4 persen.
Anggoro menjelaskanbahwa sejak awal perseroan memfokuskan diri pada penyaluran kredit untuk rumah pertamadengan plafon Rp350–Rp450 juta, porsinya lebih dari 50 persen.Pada masa mendatang, porsi kredit KPR untuk rumah pertama diperkirakan meningkat dengan adanya pelonggaran LTV tersebut. “Kami dari awal strateginya adalah rumah pertama. Akan tetapi, dengan adanya inden rumah kedua bisa jadi peluang bagi konsumen yang sudah ada, bisa kami tawarkan kalau misalnya mau menambah rumah,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan harapan, dampak pelonggaran LTV dapat langusng terasa pada tahun 2016 ini. Pada September 2016 ini, imbuh dia, masyarakat sudah mulai berani mengambil KPR karena uang mukanya semakin ringan. “Kami berharap dengan pelonggaran LTV ini kami bisa mendapatkan (porsi) market lebih besar,” jelas Anggoro.
Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Armand W Hartono mengungkapkan bahwa pihaknya memperkirakan pertumbuhan kredit hingga akhir tahun 2016 hanya mampu di kisaran 10-11 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum terlalu tinggi menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan kredit di tahun ini. “Pertumbuhan 10 persen saja sudah bagus,” kata Armand saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara BCA Life di Jakarta, 7 September lalu.

tabel-bank

Kebijakan BI yang melakukan relaksasi atas aturan LTV, menurut Armand akan dapat mendorong permintaan kredit, khususnya di segmen KPR. Minat masyarakat mengajukan KPR diharapkan meningkat karena DP untuk KPR menjadi lebih ringan, yakni turun dari 20 persen menjadi 15 persen.
Kendati dari sisi aturan sudah dimungkinkan memberlakukan DP lebih rendah, BCA akan tetap berhati-hati. Menurutnya, BCA hanya fokus pada aturan yang dianggap tepat untuk diaplikasikan. Pihaknya akan tetap memperhatikan profil risiko nasabahnya, sehingga jika si nasabah pantasnya membayar DP 20 persen, akan tetap dikenai DP sebesar itu. “Dulu, sebelum ada aturan itu kami paling bagus 15 persen, itu pun hanya nasabah tertentu,” kata Armand.
BCA berusaha senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, kemampuan nasabah untuk mencicil kreditnya harus dipertimbangkan. Selama ini perseroan sudah punya aturan internal yang mengedepankan pemberian kemudahan berdasar profil nasabah yang tepat. Menurutnya, tak banyak nasabah yang cocok untuk diberikan uang muka sebesar 15 persen. Begitu pula untuk kepemilikan rumah kedua, karena risiko lebih tinggi maka pertimbangannya juga lebih ketat. “Dulu kalau 15 persen itu untuk nasabah tertentu. Nasabah yang bagus banget,”tandasnya.
Armand menyatakanbahwa besarkecilnya uang muka merupakan bagian dari solusi bagi nasabah. Oleh karena itu, penerapan pelonggaran aturan DP KPR ini akan tergantung kepada kemampuan nasabah dalam mencicil. Dengan demikian, BCA tetap memberikan solusi yang tepat bagi nasabah agar sesuai dengan kemampuan dalam pelunasan. “Jadi kami harus case per case memberi solusi bagi nasabah tepat atau tidak dengan DP segini cicilan segini. Jadi untuk masa depan dia lebih enak,”jelasnya.
Hal serupa disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) Vera Eve Lim dalam kesempata terpisah. Bank Danamon menyambut baik keputusan bank sentral untuk menyempurnakan aturan LTV, walau demikian dalam menyalurkan kredit tak terkecuali kredit perumahan, perseroan akan menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing nasabah. “LTV itu bagus, tetapi secara internal kami juga punya risk parameter tersendiri,” ujar Vera di sela-sela acara gathering dengan wartawan di Jakarta, 8 September 2016.
Danamon memprediksi akan terjadi penurunan kredit di akhir tahun ini, seiring minimnya permintaan kredit akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan kredit akan turun 2-4 persen di akhir tahun ini, sebagai imbas dari perlambatan permintaan kredit otomotif seperti roda dua dan roda empat yang secara industri terjadi penurunan bisnis. Oleh karena itu, Vera menilai langkah BI untuk melonggarkan LTV sangat tepat di tengah perlambatan ekonomi ini. “Danamon akan lebih selektif dalam menyalurkan KPR agar risiko kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tetap terjaga,” katanya.
Bank Syariah Mandiri (BSM) berharap relaksasi aturan LTV ini dapat menggenjot pertumbuhan pembiayaan Griya BSM. saat ini, pembiayaan Griya BSM tumbuh positif, dari sebesar Rp8,22 triliun per Juli 2015 menjadi Rp9, 36 triliun per Juli 2016 atau tumbuh sebesar 13,95 persenyoy.“Relaksasi LTV tersebut diharapkan memudahkan pencapaian target pertumbuhan BSM Griya sampai dengan akhir 2016 ini, sebesar 16,13 persen yoy,” ujar Corporate Secretary Grup BSM Dharmawan P Hadad dalam keterangannya di Jakarta, 1 September 2016.
Saat ini nasabah BSM hanya menyetorkan uang muka sebesar 10-15 persen dan bank menyediakan pembiayaan properti sebesar 85-90 persen. Uang muka 10 persen khusus untuk rumah dengan ukuran maksimal tipe 70.“BSM termasuk bank yang memenuhi persyaratan dalam menyalurkan KPR, yaitu memiliki rasio non performing financing (NPF) net kurang dari lima persen. Dan rasio pembiayaan KPR kurang dari lima persen,” tambahnya.
Dari pernyataan beberapa bankir ini, layak muncul optimisme pertumbuhan kredit akan lebih tinggi Apalagi, menurut Anggoro, BNI telah mengadakan diskusi dengan asosiasi pengembang,untuk memperoleh pandangan mereka. Secara umum asosiasi pengembang optimistis bahwa tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Tapi angkanya belum tahu,” katanya. S. Edi Santosa

%d bloggers like this: