Pandemi Covid-19 Belum Berakhir Perlukah Restrukturisasi Kredit Diperpanjang?

     Restrukturisasi kredit untuk sektor perbankan bagi nasabah terdampak pandemi Covid-19 telah berlangsung 4 bulan. Restrukturisasi itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Jutaan nasabah dengan nilai kredit ratusan triliun rupiah, telah memanfaatkan aturan ini. Pengajuan restrukturisasi kredit mencapai puncaknya pada periode April-Juni dan mulai melandai di periode Juni-Juli. Dalam kondisi seperti ini, OJK justru membuka peluang untuk memperpanjang masa restrukturisasi yang akan berakhir pada Maret 2021 menjadi berakhir pada Maret 2022. 

     Kemungkinan perpanjangan restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19 ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. “Ada kemungkinan kita perpanjang. Tentunya akan kami putuskan sebelum akhir tahun,” katanya kepada wartawan di Jakarta, 29 Juli 2020. Keputusan mengenai perpanjangan atau tidaknya restrukturisasi kredit ini, kemungkinan akan diambil pada bulan Oktober mendatang.

    Menurut dia, pertimbangan perpanjangan itu lantaran korporasi membutuhkan waktu lama untuk bangkit kembali. Sehingga pemerintah perlu memberikan perpanjangan restrukturisasi kredit untuk pemulihan kembali. “Kelihatannya memang agak berat melakukan recovery debitur ini sampai bulan Desember 2020. Nanti kita lihat akan diputuskan,” jelasnya.

    Wimboh Santoso menuturkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu untuk pulih akibat pandemi Covid-19, meskipun telah mendapatkan pelonggaran kredit. Menurutnya, tanpa pelonggaran kredit, korporasi akan berat menyangga permodalannya. “Ini tugas bersama, termasuk bank. Kami juga kerja sama dengan Kadin Indonesia agar dapat bangkit kembali dan berusaha kembali,” ujarnya.

  Di sisi lain, OJK juga melihat memasuki bulan Juni-Juli, realisasi restrukturisasi kredit mulai melandai, tidak seperti pada saat bulan April hingga Juni. Data OJK menunjukkan restrukturisasi kredit perbankan mulai melandai pada Juni 2020 dengan realisasi Rp784,36 triliun dari 6,73 juta debitur. Sementara itu hingga 20 Juli 2020, realisasi restrukturisasi kredit dari sektor UMKM dengan outstanding Rp330,27 triliun dari 5,38 juta debitur dan non UMKM outstanding Rp454,09 triliun dari 1,34 juta debitur.

   Realisasi restrukturisasi ini masih jauh di bawah potensi restrukturisasi yang mungkin dilakukan pada 102 bank, yakni mencapai Rp1.379,4 triliun dari 15,22 juta debitur. Perinciannya, 12,64 juta debitur UMKM dengan outstanding kredit Rp559,1 triliun dan non UMKM sebanyak 2,58 juta debitur dengan nilai Rp820,3 triliun.

 Wimboh Santoso mengatakan pada awalnya OJK memperkirakan restrukturisasi kredit perbankan akan mencapai 40 persen dari total penyaluran kredit. Namun, realisasai saat ini lebih kecil dari perkiraan, yakni baru mencapai 30 persen. Bahkan, saat ini pertumbuhan restrukturisasi kredit perbankan cenderung melandai. Jumlah restrukturisasi kredit baru yang disetujui juga mulai sedikit. “Ini waktunya untuk tumbuh dan bangkit kembali dengan memanfaatkan berbagai insentif pemerintah,” katanya.

   Wimboh juga menambahkan bahwa untuk memastikan sektor usaha tetap tumbuh, OJK tidak menutup kemungkinan membuka ruang bersama dalam mendiskusikan kemungkinan perpanjangan relaksasi. “Akan kami lihat sampai sebelum akhir tahun berapa sebenarnya sektor usaha yang bisa bangkit dan berapa betul-betul yang belum bisa bangkit. Kami akan berembuk dengan perbankan, jalan apa yang ditempuh,” katanya beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, apabila sektor usaha belum dapat bangkit, kemungkinan untuk memperpanjang POJK bisa saja dilakukan, agar sektor usaha bangkit kembali. Sejak Juli 2020 pemerintah telah memberikan aba-aba bagi sektor usaha untuk mulai bangkit. OJK akan memantau kondisi sektor usaha dan memastikan masih dibutuhkan tidaknya perpanjangan restrukturisasi kredit ini. “Bank-bank pasti sudah disiplin kalau ada nasabah tidak bisa bangkit. Contoh ekstrim, nasabah ternyata pemilik tidak mau berusaha. Nasabah yang begitu jangan diterapkan POJK 11, karena mereka tidak bertahan. Mau dipaksa pun tidak bisa bertahan,” katanya.

   Wimboh Santoso berharap, di kuartal ketiga ini akan kelihatan angka restrukturisasi kredit dan sektornya, maupun yang mulai pulih. Hal ini akan memberi keyakinan lebih ke sektor keuangan agar mempunyai keleluasaan untuk menjalankan fungsi intermediasi dan pemberian kredit. Inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya perpanjangan restrukturisasi kredit ini. “Kita sama-sama sepakat akan kita lihat segera apakah memang perlu dan berapa lama dilakukan,” katanya.

     Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, opsi perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut merupakan masukan dari 15 direktur utama bank dalam pertemuan dengan OJK. Para bankir itu sepakat aturan tersebut diperpanjang agar industri perbankan punya waktu lebih banyak untuk mengatur strategi mitigasi risiko sekaligus menjaga kualitas kredit.

    Saat ini berdasarkan ketentuan POJK 11 Tahun 2020, relaksasi dalam kaitan fasilitas restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terdampak Covid-19, berlaku hingga Maret 2021. Sehingga bila ada perpanjangan waktu, diharapkan peraturan itu berlaku hingga Maret 2022. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berharap ada perpanjangan dari program restrukturisasi kredit ini. Harapan itu disampaikan Himbara dalam pertemuan dengan OJK. “Realisasi implementasi kebijakan OJK terutama dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang restrukturisasi kredit, dirasa sangat membantu perbankan maupun sektor riil. Maka dalam pertemuan tadi kami minta kebijakan itu dapat diperpanjang kira-kira sampai 1 tahun lagi,” kata Ketua Himbara Sunarso dalam konferensi pers di Jakarta, 13 Juli 2020.

     Sunarso yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengungkapkan bahwa per 30 Juni sebanyak 2,88 juta UMKM di BRI telah direstrukturisasi dengan total portofolio sebanyak Rp176 triliun. Selain itu, realisasi stimulus dari pemerintah untuk menggerakkan perekonomian melalui dana yang ditempatkan di bank Himbara tahap pertama mulai berjalan. “Kami laporkan juga bahwa dana Rp10 triliun yang kami terima pada 25 Juni lalu sampai hari ini kami sudah salurkan kepada 245.000 nasabah UMKM dengan total nilai Rp11,2 triliun,” ujarnya.

   Seiring dengan berjalannya stimulus dari pemerintah tersebut, diharapkan proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lancar dan memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di masa mendatang. “Untuk mempercepat semua stimulus ini bisa disalurkan dengan lancar, kami mulai melakukan kolaborasi di bidang e-commerce terutama untuk segmen yang lebih kecil lagi yang kita sebut usaha mikro,” ungkap Sunarso.

    Secara terpisah, Presiden Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mendukung rencana perpanjangan masa restrukturisasi kredit tersebut. Menurut Jahja, perpanjangan masa restrukturisasi akan membuka ruang bagi perbankan untuk menyusun perencanaan setelah pemberian restrukturisasi kredit rampung. Misalnya mengelola kembali arus kas (cashflow) dan beberapa indikator keuangan lainnya seperti pembentukan pencadangan.

  Jahja mengakui bahwa banyak bank meminta perpanjangan masa restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 ini. “Kami harapkan perpanjangan agar bank punya cukup waktu untuk berbenah sesuai kapasitas masing-masing,” katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, 27 Juli 2020.

    Berbenah yang dimaksud, termasuk di dalamnya menghitung cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Sehingga saat masa relaksasi kredit habis, bank dapat kembali seperti sebelum masa pandemi Covid-19. “Sehingga saat nanti relaksasi berakhir, pas [bertepatan] back to normal, sudah siap,” jelas Jahja.

    Sementara itu terkait penambahan portofolio program restrukturisasi kredit di BCA, Jahja memprediksi jumlah akan terus bertambah sekitar 20 persen-30 persen dari total portofolio yang berasal dari 200.000 hingga 250.000 nasabah. “Kami melihat ada kemungkinan peningkatan kredit yang direstrukturisasi,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Bank BCA Vera Eve Lim menuturkan, meskipun nantinya restrukturisasi kredit diperpanjang, komposisi restrukturisasi antara bisnis dan perorangan di BCA akan tetap sama. “Yang bisnis 70 persen, konsumer 30 persen ada KPR dan kartu kredit. Nah, kalau dilihat profil restrukturisasi, enggak jauh-jauh beda. Kalau dikumpulkan dari restrukturisasi ini, 70 persen dari kredit berbasis bisnis korporasi komersial UKM,” ujarnya.

    Dari sinyal yang disampaikan baik oleh Wimboh Santoso maupun Heru Kristiyana, kemungkinan besar OJK memang akan memperpanjang masa restrukturisasi kredit ini. Terlebih lagi sudah ada dukungan dari perbankan terhadap rencana perpanjangan restrukturisasi kredit ini, bahkan dikatakan bahwa justru usulannya datang dari perbankan. Kepastian mengenai jadi ada perpanjangan atau tidaknya restrukturisasi kredit terdampak Covid-19, mungkin akan diambil dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Bisa juga lebih cepat. S. Edi Santosa