APARI Gelar Insurance Training via Daring

Dalam mendukung bulan inklusi keuangan Indonesia yang jatuh pada setiap bulan Oktober, Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI) menggelar acara Insurance Training via Daring yang dilakukan secara virtual pada 22 Oktober 2020. Acara training via daring untuk kali kelima diadakan oleh APARI berkolaborasi dengan SIP Law Firm.

Acara kali ini mengangkat tema “Malapraktik di Bidang Kesehatan” dengan harapan para penonton dapat tercerahkan, bagaimana asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap para tenaga kesehatan, dan bagaimana pula kepastian hukum yang berkenaan dengan malapraktik tersebut.

Ketua APARI Bambang Suseno yang sekaligus bertindak sebagai moderator pada acara training menyampaikan bahwa di masa pandemi Covid-19 saat ini perhatian masyarakat terhadap kesehatan sangat meningkat. Semua pihak sangat fokus terhadap penanganan kesehatan ataupun layanan kesehatan yang terbaik dari tenaga medis. Di balik itu semua, lanjut Bambang, ada hal yang betul-betul harus dihindarkan, yaitu kelalaian tenaga medis dalam penanggulangan kesehatan masyarakat. Terkhusus lagi adalah malapraktik yang juga menjadi perhatian semua pihak.

“Data menunjukkan bahwa kasus malapraktik ini dari tahun ke tahun di Indonesia terus bertambah. Dan proses penanganan kasus malapraktik ini butuh waktu yang cukup panjang. Hal ini tentu bisa saja memojokkan profesi tenaga medis. Untuk itu, kita mengkaji bagaimana asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga medis tersebut, dan bagaimana hukum memberikan kepastian yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar dalam hal ini,” ungkap Bambang dalam sambutannya sebelum acara.

Hadir sebagai nara sumber dalam acara training ini Head of Financial Services PT AON Indonesia Wiena Shakuntala yang mengangkat topik mengenai Program Asuransi Malapraktik Medis. Dalam presentasinya, Wiena membahas 3 hal yaitu Landscape Dunia Medis di Indonesia, Teori dan Program Asuransi Malapraktik Medis, serta kasus-kasus klaimnya.

Wiena menyampaikan bahwa kasus-kasus malapraktik medis di Indonesia seringkali tidak diangkat, sehingga banyak kasus-kasus yang luput dari pendataan. Pada tahun 2019, lanjut Wiena, kasus malapraktik yang terdata ada sebanyak 357 kasus. Peningkatannya memang cukup memprihatinkan dari tahun ke tahun, karena pada tahun sebelumnya hanya tercatat sebesar 261 kasus.

Wiena menjelaskan bahwa untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan malapraktik ini dalam penanganan hukumnya cukup mahal di Indonesia. Oleh karena itu, para pihak terkait semestinya memiliki mitigasi tersendiri, yaitu dengan menggandeng pihak ketiga untuk membantu baik dari segi keahliannya atau bantuan dari hal pembayarannya. “Di luar negeri, seorang dokter untuk bersedia membantu dalam sebuah persalinan misalkan, dia akan menanyakan asuransinya terlebih dahulu. Bentuk polisnya seperti professional indemnity medical malpractice insurance,” ungkap Wiena.

Pembicara kedua dalam diskusi ini adalah seorang praktisi hukum yang juga sebagai Founder SIP Law Firm, Safitri Hariyani Saptogino. Dia membahas tentang Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan.

Menampik pernyataan bahwa kasus pelanggaran hukum dalam hal penanganan medis di Indonesia yang semakin bertambah, Safitri mengungkapkan bahwa data yang menunjukkan peningkatan pelanggaran tersebut bukanlah semata-mata disebabkan oleh pelanggaran hukum yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan secara paripurna.

Dalam presentasinya, Safitri juga mengupas tentang hubungan rumah sakit, tenaga medis, serta pengguna layanan kesehatan atau pasien dari sisi hukum hak dan kewajiban yang tertuang dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Safitri juga menerangkan bagaimana alur penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam hal medis, baik yang nonligitasi yang lebih cenderung kepada mengajak mediasi antar pasien dan pihak rumah sakit, maupun penyelesaian hukum secara ligitasi yang sampai pada tingkat pidana atau perdata. “Untuk menyelesaikan sengketa medis nonligitasi, pasien biasanya menggunakan kuasa hukum. Melakukan somasi-somasi untuk mengajak mediasi dan negosiasi. Namun jika terdapat unsur pidana, biasanya langsung ditangani ke kepolisian dan selanjutnya ke kejaksaan dan pengadilan,” jelas Safitri. B. Firman