Sengketa Klaim Asuransi Memilih Cara Penyelesaian Sengketa Klaim (Sebuah Usul)

frans

Oleh Frans Lamury

Pada mulanya ketentuan tentang cara penyelesaian sengketa antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran dan pelaksanaan polis yang tercantum di dalam hampir semua polis asuransi di Indonesia, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum, adalah dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak berhasil, melalui proses arbitrase ad-hoc untuk asuransi umum dan melalui pengadilan untuk asuransi jiwa.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 16 menyatakan bahwa: “Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis”, sehingga terhadap ketentuan polis tersebut harus dilakukan penyesuaian.
Oleh karena itu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menciptakan “Klausul Penyelesaian Sengketa C” yang isinya mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari polis. Sengketa tersebut, jika ada, akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu 60 hari sejak timbulnya sengketa. Jika musyawarah tidak berhasil, Tertanggung mempunyai pilihan penyelesaian melalui proses arbitrase ad-hoc atau melalui pengadilan.
Saat ini, setelah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) beroperasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Perasuransian, Klausul Penyelesaian Sengketa tersebut, oleh AAUI telah disempurnakan dan berbunyi sebagai berikut:
Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui
pengadilan.
Apabila Tertanggung memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI.
Apabila Tertanggung memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
Perumusan klausul ini sudah sangat baik, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KMK, sebab pilihan atas cara penyelesaian sengketa hanya ada pada Tertanggung saja, padahal ketentuan KMK No.422/KMK.06/2003 mengatur tidak ada pembatasan upaya hukum bagi para pihak yaitu Tertangung dan Penanggung). Selain itu, suatu hal penting yang perlu diperhatikan ialah pilihan atas cara penyelesaian sengketa yang dilakukan setelah terjadinya perselisihan.

Dipilih Sebelum Terjadi Perselisihan
Ketentuan KMK Nomor 422/KMK.07/2003, pasal 16 hanya mengatur tentang tidak adanya pembatasan upaya hukum bagi para pihak, artinya para pihak mempunyai kebebasan memilih. KMK tidak mengatur tentang bilamana pilihan dilakukan.
Jika luas jaminan atau lingkup bahaya-bahaya yang diasuransikan termasuk semua syarat dan ketentuan perjanjian asuransi disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung sebelum polis diterbitkan, mengapa pilihan atas cara penyelesaian sengketa baru dilakukan pada saat timbul perselisihan? Memilih cara penyelesaian sengketa sebelum polis diterbitkan akan lebih baik, sebab ada ketulusan ketika para pihak sedang dalam keadaan tidak berselisih. Sedangkan memilih pada saat bersengketa, mungkin saja dapat dipengaruhi oleh motif-motif tertentu.
Pelaksanaannya mudah. Tambahkan saja satu pertanyaan lagi dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan memberikan pilihan tentang cara penyelesaian sengketa. Bagaimanapun juga keputusan yang dibuat tatkala hati senang dapat berbeda dengan keputusan yang diambil di saat ada kerisauan.

Penulis adalah Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)