– Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti menggelar acara seminar nasional yang mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Nelayan Ditinjau dari Sisi Manajemen Risiko” pada 12 April 2017, di Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua STMA Trisakti Ariyanti Suliyanto mengatakan, analisa risiko bagi nelayan sangatlah penting untuk disosialisasikan. Hal ini demi meningkatkan kehidupan para nelayan melalui proteksi yang memadai untuk usaha mereka. “Sangatlah penting, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan melalui proteksi diri mereka serta hasil lautnya, dengan memberikan fasilitas asuransi serta edukasi yang baik dari sisi risiko yang mereka hadapi,” ungkapnya.
– Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar yang mewakili Menteri KKP. Dalam kesempatan itu Zulficar menjelaskan tentang Pengaruh Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mempersiapkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
– Dalam paparannya Zulficar mengungkapkan begitu besarnya potensi Indonesia sebagai negara maritim ditinjau dari segi bentang laut, jajaran pulau-pulau, posisi gografis, serta sumber daya alam yang sangat kaya. Dan potensi-potensi ini menjadikan poros maritim Indonesia sebagai salah satu dari sumber tumbuhnya perekonomian nasional.
– Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yasril Y Rasyid sebagai salah satu nara sumber memaparkan tentang asuransi mikro bagi para nelayan. Pada kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Di-rektur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia ini mengungkapkan dua poin penting yang perlu perhatian pemerintah dalam melindungi hakhak nelayan, yaitu hak dasar nelayan sebagai warga negara Indonesia, serta hak dasar nelayan yang memiliki pemberi kerja.
– Lebih jauh, Yasril mengungkapkan beberapa analisa tentang kebutuhan jasa keuangan dalam pembangunan kapal nelayan, mulai dari proses pengajuan tender, likuiditas pendanaan untuk pembangunan kapal, hingga risiko kegagalan pembangunan kapal. “Untuk mendukung program pemerintah tentang poros maritim yang berbasis pada pemberdayan nelayan, maka perusahaan pembiayaan (diharapkan) akan memberikan kredit kepada nelayan guna pembelian kapal, alat tangkap, tempat penyimpanan ikan, dan lainnya, serta diasuransikan kepada perusahaan asuransi dan dijaminkan oleh perusahaan penjamiman,” ungkapnya.
– Seminar kali ini juga menghadirkan dua pembicara lainnya yaitu Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Heru Waluyo yang membahas tentang Mitigasi Risiko Akibat Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Serta Kepala Subdirektorat Budidaya Ikan Hias Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP-RI Restu Yunaidar yang membahas tentang program dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha budidaya. B. Firman