APPI Sambut Baik Langkah Tax Amnesty

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyambut baik langkah pemerintah dengan melakukan kebijakan pemutihan pengampunan pajak atau tax amnesty bagi kalangan pengusaha yang ‘memarkirkan’ dananya di luar negeri untuk kembali ke tanah air. APPI memperkirakan dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak yang dapat masuk ke industri perusahaan pembiayaan (multifinance) mencapai sebesar Rp40-Rp50 triliun.
Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengungkapkan dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak bisa masuk secara maksimal ke tanah air. Pasalnya, industri perusahaan pembiayaan agar dapat turut menikmati dana tersebut, karena erat kaitannya terhadap akselerasi laju bisnis di masa-masa yang akan datang. “Apalagi dana yang masuk tersebut rencananya akan di-lock selama tiga tahun, sehingga diharapkan akan bisa diputar di tanah air masuk ke berbagai sektor. “Harapannya kalau bisa berjalan sesuai rencana (dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak) maka kira-kira sekitar Rp40 triliun sampai Rp50 triliun yang bisa masuk ke multifinance. Ini kalau dana masuk Rp1.000 triliun, katakan kita mengambil lima persen saja dari angka itu. Ini sudah bisa memutar roda bisnis perusahaan pembiayaan. Akan ada pergerakan simultan di bisnis ini,” kata Suwandi, usai halal bi halal APPI, di Jakarta pada Juli pertengahan lalu.
Adapun cara agar perusahaan pembiayaan bisa menikmati dana repatriasi itu dengan menerbitkan obligasi atau Medium Term Note (MTN). Nantinya lembaga penampung dana repatriasi bisa mengalokasikan dana tersebut untuk membeli surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan. “Katakan perusahaan pembiayaan dalam satu tahun menerbitkan obligasi atau MTN Rp8 triliun sampai Rp10 triliun. Itu hanya satu perusahaan,” cetusnya.
Suwandi menambahkan hal ini menjadi penting karena dapat memberikan alternatif pendanaan bagi industri perusahaan pembiayaan. Apalagi, selama ini komposisinya sebanyak 70 persen pendanaan berasal dari perbankan dan sisanya dari obligasi serta dana sendiri. Datangnya dana repatriasi tersebut akan mengubah komposisi itu. Harapan dari dana ini selain membantu pemerintah dalam program belanja di infrastruktur, penerimaan pajak naik, dan dana ini bisa masuk ke multifinance. “Artinya, negara kita menghadapi pertumbuhan yang lebih baik, defisit fiskal tidak meningkat terus dan berada dalam batas yang terkelola baik,” tegasnya. Ini masih ada peluang bagi pemerintah dalam menarik dana besar yang parkir di luar negeri untuk ditanamkan di dalam negeri.
Pandangan yang sama diungkapkan oleh Wakil Ketua APPI Jodjana Jody bahwa repatriasi dana yang selama ini ada di luar negeri yang nantinya dapat menggenjot investasi di dalam negeri dan memajukan sektor riil. Sebab, selama ini perusahaan pembiayaan lebih banyak mengandalkan sumber pendanaan dari bank. Dengan adanya tax amnesty multifinance dapat menggali dana baru melalui penerbitan surat utang. Kendati baru sekitar 10-15 persen perusahaan pembiayaan yang dapat menerbitkan obligasi, sisanya dapat tetap menerbitkan MTN sebagai instrumen utang. “Pengampunan pajak itu akan menjadi stimulus untuk menciptakan lapangan kerja, terkait dengan adanya bonus demografi di masa mendatang,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Djody yang juga Direktur Utama Astra Credit Companies, aliran dana tax amnesty diperkirakan menggairahkan industri otomotif dan pada akhirnya diharapkan meningkatkan pertumbuhan industri pembiayaan. Dengan adanya ampunan pajak, maka para wajib pajak tak akan lagi khawatir untuk berbelanja kendaraan baru. “Repatriasi bagus, karena mau beli mobil gak khawatir lagi karena sudah declare pajak. Katanya ‘kan dua sektor yang diuntungkan, yakni kendaraan dan properti,” ujar Djody.
Humas Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan sampai tanggal 22 Juli 2016, tercatat ada 40 lebih peserta yang ingin mendapat pengampunan pajak, dengan pemasukan sudah mencapai Rp8 miliar. Berdasarkan data Global Financial Integrity tahun 2015 disebutkan bahwa sebenarnya dana warga Indonesia tercatat di luar negeri sebesar Rp3.147 triliun. Danadana tersebut biasanya ‘diparkir’ di wilayah yang menetapkan pajak sangat kecil atau bebas pajak (tax haven countries). W. Widiastuti