Multifinance Masih Alami Tekanan Akibat Pandemi Covid-19

Industri multifinance telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap para nasabahnya yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19, mulai dari penundaan pembayaran cicilan, hingga perpanjangan tenor pembiayaan. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit tersebut hingga tahun depan, mengingat ekonomi domestik diperkirakan belum akan pulih hingga akhir tahun ini.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W Budiawan menyatakan, bahwa langkah restrukturisasi tersebut harus dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan rasio pembiayaan bermasalah secara masif. “Namun, restrukturisasi ini sejatinya bukan solusi terakhir karena setelahnya, ada permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang mengintai multifinance.

Menurutnya, di tengah pengetatan likuiditas yang dialami bank sebagai source of funding terbesar multifinance, tentu multifinance harus mencari alternatif pendanaan lainnya “Lalu selain dari adanya restrukturisasi, juga dari sisi cashflow akan susah tumbuh. Kalau cashflow-nya masih kering, akan sulit bagi bisnis mereka. Apalagi perusahaan pembiayaan ini 89 persen pendanaan dari pinjaman,” ujar Bambang dalam sebuah webinar di Jakarta, Agustus lalu

Data OJK menunjukkan sampai 11 Agustus 2020, dari 182 perusahaan Pembiayaan jumlah debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi mencapai 4,8 juta kontrak dengan outstanding Rp 150,43 triliun dengan bunga sebesar Rp 38,03 triliun. “Yang terdiri dari kontrak yang permohonannya masih dalam proses sebanyak 350.140 kontrak dengan total outstanding sebesar Rp16,34 triliun dan bunga sebesar Rp3,90 triliun,” kata Bambang.

Sementara, kontrak yang disetujui oleh perusahaan pembiayaan untuk direstrukturisasi sebanyak 4,1 juta kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp124,34 triliun dan bunga sebesar Rp31,73 triliun. Adapun kontrak yang permohonannya tidak sesuai dengan kriteria sebanyak 285.405 kontrak total outstanding sebesar Rp 9,75 triliun dan bunganya Rp 2,40 triliun.

Bambang mengakui, progress perusahaan pembiayaan menghadapi berbagai tantangan dalam mengajukan restrukturisasi kepada debitur, antara lain bank tidak memiliki kebijakan dalam memberikan restrukturisasi, ketersediaan data yang diminta oleh nasabah. Kemudian permohonan penurunan suku bunga, proses persetujuan memerlukan waktu, dan bank hanya memberikan restrukturisasi kepada UMKM dengan kredit di bawah Rp 5 miliar, sementara pinjaman Perusahaan Pembiayaan termasuk dalam kategori korporasi.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, stimulus pemerintah seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan, serta penjaminan kredit UMKM dan korporasi merupakan amunisi untuk mendorong sektor riil tumbuh Kembali. “OJK berharap debitur yang direstrukturisasi segera bangkit mendorong pertumbuhan kredit. OJK Bersama per bankan dan pemangku kepentingan lainnya memantau pertumbuhan kredit di lapangan dan mengatasi kendala lapangan sesegera mungkin,” jelasnya.

Dalam webinar yang sama tersebut, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa akibat pandemi Covid-19 menjadikan perusahaan pembiayaan mengalami tekanan pada kinerja keuangannya dan mengalami kontraksi 2 persen hingga 3 persen. Namun, APPI bersama anggotanya telah menyiapkan strategi untuk tetap bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. “Industri pembiayaan harus melakukan efisiensi biaya, selektif memilih debitur dan mencari sumber pendanaan baik dari perbankan, nonbank, obligasi, pasar modal dan sumber lain,” ujarnya.

Menurut Suwandi, perusahaanpe rusahaan pembiayaan telah mengeluarkan berbagai program untuk meringankan beban debitur di masa pandemi ini. Mulai dari debitur hanya membayar bunganya, hanya membayar sebagian cicilan, hingga libur cicilan pokok dan bunganya. “Yang sudah kami restruktusisasi ini nilainya sangat besar. Terdiri dari kredit UMKM dan non-UMKM. Namun, memang sebagian besar adalah UMKM dan pekerja informal. Kami pun tetap melakukan verifikasi atas permohonan yang masih masuk. Dalam proses restrukturisasi itu, kita harus hati-hati karena juga mesti menjaga kemampuan keuangan perusahaan pembiayaan,” jelasnya. 

Hal yang terpenting, lanjut Suwandi, adalah seleksi debitur ke depan akan menjadi suatu perubahan pola tidak hanya pada saat new normal, tapi juga di industri keuangan ke depan. “Sumber dana juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan pembiayaan karena ini adalah darah dari perputaran bagaimana kita bisa bertumbuh. Kita bisa tumbuh menjadi industri sangat besar tidak terlepas dari dukungan perbankan,” tegasnya.

Dia melanjutkan, kondisi industri pembiayaan juga masih dihantui krisis kepercayaan yang belum pulih sepenuhnya. Dia pun menekankan agar pelaku industri pembiayaan menjaga kredibilitas dalam menjalankan bisnisnya, karena masalah trust atau kepercayaan merupakan kunci di industri keuangan. Akibat yang terjadi atas krisis kepercayaan di perusahaan pembiayaan dimulai sejak tahun 2015 sampai 2018, seperti kasus Kembang 88 Finance, Arjuna Finance sampai Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). “Ini yang perlu kita diskusikan bersama bahwa semoga perbankan dapat memberikan angin segar lagi kepada perusahaan pembiayaan yang memiliki tata kelola yang baik,” jelas Suwandi.

Suwandi juga memaparkan ada enam hal dampak pandemi Covid-19 yang telah merugikan industri pembiayaan. Pertama, restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pem biayaan. Kedua, penagihan. Kesulitan menagih angsuran kepada debitur dikarenakan dampak C ovid-19 maupun larangan pemerin tah daerah terhadap perusahaan pembiayaan maupun industri lainnya. Ketiga, terkait pinjaman. Perusahaan pembiayaan tetap harus melakukan pembayaran cicilan kepada perbankan atas utangnya, tetapi begitu besar jumlah customer-customer yang melakukan restrukturisasi.

Kemudian, lanjut Suwandi, dampak keempat adalah, sumber dana. Perbankan menghentikan pencairan dana kepada perusahaan pembiayaan
yang mengakibatkan mengalami masalah likuiditas. Kelima, pembiayaan baru berkurang karena daya beli masyarakat dan likuiditas pembiayaan yang ketat menjadi hal paling penting. Terakhir, keenam, soal peningkatan NPF akibat kemampuan membayar debitur berkurang dan berkurangnya pembiayaan baru.

Sementara itu, salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi adalah PT Federal International Finance (FIF Group) telah memberikan restrukturisasi kepada 930.000 konsumennya yang terdampak Covid-19 dari total debiturnya sebanyak lima juta konsumen. Presiden Direktur FIF Group Margono Tanuwijaya menjelaskan, dari total Rp50 triliun piutang pembiayaan, telah direstrukturisasi sebesar Rp12 triliun dengan memanfaatkan aset digital. Ini adalah suatu pekerjaan yang luar biasa, yakni tidak bisa bertemu nasabah secara langsung. “Maka dikerahkan semua aset digital, termasuk chat bot, web serta manfaatkan kontrak digital, digital sign,” katanya melalui diskusi virtual.

Margono mengatakan bahwa pandemi tidak hanya mendorong munculnya restrukturisasi bagi perusahaan. Tetapi juga menekan permintaan dan penyaluran pembiayaan. FIF Group hingga Juli 2020, rasio pembiayaan bermasalah atau NPF di level 1,1 persen. “Tekanan pandemi ini masih akan menjadi pemberat bagi kualitas pembiayaan. Karena kita tidak tahu Covid-19 ini akan berakhir kapan. Semakin lama maka akan berpengaruh terhadap daya beli atau kemampuan bayar nasabah. Kita berharap pandemi ini segera berakhir,” ujarnya.

Anak perusahaan PT Astra International Tbk yang khusus me layani pembiayaan kendaraan roda dua merek Honda ini telah memiliki proyeksi penyaluran pembiayaan hingga akhir tahun. “Kalau pen jualan tahun lalu Rp40 triliun, tahun ini menjadi Rp32 triliun. “Jadi, kami pertahankan hanya turun 20 persen. Kalau dari strategi, kami ada dua, efisiensi mengurangi ekspansi karena aktivitas di lapangan turun dan menjaga kualitas kredit,” pungkas M argono. Wahyu Widiastuti