Media Asuransi – Realisasi defisit APBN hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp500,52 triliun atau sekitar 3,05 persen PDB. Hingga akhir tahun 2020, pemerintah memasang target defisit anggaran hingga 6,34 persen dari PDB seiring dengan tingginya kebutuhan belanja untuk penanganan Covid-19.
Informasi realisasi defisit APBN tersebut terungkap dalam laporan APBN KITA Edisi September 2020 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, Selasa 22 September 2020.
Hingga Agustus 2020, Realisasi Pendapatan Negara Masih Terkontraksi
Serapan Belanja Negara per Agustus 2020 Capai 56,03 Persen
Realisasi pembiayaan anggaran hingga Agustus 2020 sudah mencapai Rp667,81 triliun utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Hingga Agustus 2020, Realisasi Pendapatan Negara Masih Terkontraksi
Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp693,61 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp671,65 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp21,96 triliun.
Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp27,25 triliun kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Selanjutnya, total pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebagai implementasi SKB I sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp45,326 triliun, sedangkan berdasarkan SKB II, Pemerintah telah menerbitkan SBN melalui Private Placement kepada BI untuk pembiayaan public goods sebesar Rp99,08 triliun dan untuk alokasi non–public goods telah terealisasi sebesar Rp44,38 triliun.
Menkeu Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi 2020 Minus 1,7 Persen
Kemenkeu menyatakan bahwa upaya penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional membutuhkan pembiayaan yang cukup besar yang sebagiannya dipenuhi oleh pembiayaan.
“Namun demikian, Pemerintah senantiasa memperhatikan dan menjaga aspek kehati-hatian (prudent), akuntabel, dan menjaga risiko tetap terkendali serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh pembiayaan utang,” tulis Kemenkeu dalam rilis resminya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian ini. ACA