Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp6.000 triliun selama lima tahun mendatang, untuk membangun infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu prioritas tertinggi Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman mengatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia tetap masih salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua.
“Kajian awal, sekitar 37 persen dari total kebutuhan pembiayaan diambil dari APBN 2020. Oleh karena itu, adanya peran dan keterlibatan swasta dalam pembangunan menjadi krusial,” kata Luky dalam acara “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi”, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 3 Desember 2019.
Diskusi ini merupakan salah satu upaya untuk mencari solusi terhadap tantangan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan melalui asuransi dan pasar modal, serta mengidentifikasi langkah berikutnya untuk mendukung investasi domestik jangka panjang. Acara diskusi yang mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor pemerintah, swasta, dan akademisi ini, terselenggara berkat kerja sama Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), ASEAN Insurance Council (AIC), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Co-Chair of the Steering Group of SDIP ASEAN Hub Donald Kanak menjelaskan bahwa SDIP mendirikan SDIP ASEAN Hub untuk mengambil peran penting dalam mengelola modal bagi pembangunan berkelanjutan di ASEAN. “Forum diskusi seperti pada hari ini sangat penting dalam rangka melanjutkan dialog yang konstruktif dan mengedepankan solusi yang mendukung agenda nasional untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Donald yang juga merupakan Chairman Eastspring Investments ini.
Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) merupakan inisiasi World Economic Forum (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai wadah independen yang mempertemukan pemerintah, swasta, dan filantropis. Fokus utamanya adalah memobilisasi keuangan bagi emerging economies dan negara berkembang yang sejalan dengan semangat SDGs. “Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) merupakan kunci untuk mengakses permodalan yang dibutuhkan Indonesia untuk mewujudkan capaian SDGs pada 2030. Harapan kami, WEF dan SDIP dapat menjadi platform yang tepat untuk mendorong kolaborasi tersebut dan membawa perubahan terhadap sistem di Indonesia,” ujar Head of Regional Agenda Asia Pacific dan Member of the Executive Committee WEF Justin Wood.
Forum ini menghadirkan pemerintah maupun swasta, serta menekankan pada signifikansi investasi domestik jangka panjang dan bagaimana asuransi maupun pasar modal domestik yang semakin besar dapat mempercepat mobilisasi modal untuk pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Keberhasilan forum ini merupakan sebuah langkah penting guna membina pendekatan kolaboratif yang telah dibangun oleh SDIP ASEAN Hub bersama dengan pemerintah dan swasta, khususnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Edi