Kemenkeu: APBN 2020 Defisit Rp956,3 Triliun

Media Asuransi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan adanya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2020 sebesar Rp956,3 triliun. Defisit tersebut setara 6,09 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, postur APBN 2020 yang telah mengalami perubahan dua kali melalui Perpres 54/2020 dan kemudian diubah lagi menjadi Perpres 72/2020 di mana pemerintah menempuh langkah extraordinary berhasil menurunkan potensi defisit yang lebih besar sebagaimana outlook pemerintah sebesar 6,34 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan secara rinci defisit anggaran pada 2020 disebabkan oleh penerimaan negara yang minus 16,7 persen year on year (yoy)  dengan realisasi sebesar Rp1.631,6 triliun. Pencapaian ini juga setara dengan 96,1 persen dari target penerimaan negara yang dipatok sebesar Rp1.699,9 triliun.

“Ini adalah situasi yang kita hadapi. Namun, Indonesia dibanding negara lain, kita akan terus keep-up untuk selalu relatif lebih baik atau merespons secara lebih efektif, sehingga perekonomian dan masyarakat kita bisa bangkit kembali,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020, Rabu 6 Januari 2021.

Kemenkeu: Realisasi Program PEN 2020 Mencapai Rp579,8 Triliun

Sri Mulyani merinci, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun atau 96,1 persen dari target Perpres 72/2020 sebesar Rp1.699,9 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tersebut minus 16,7 persen. Terlebih, penerimaan pajak yang paling terpukul dampak dari pandemi dan tergerus 19,7 persen year on year (yoy).

Kemenkeu juga mencatat realisasi belanja negara hanya mampu terserap 94,6 persen dari pagu Perpres 72/2020 atau setara Rp2.589,9 triliun.  Angka tersebut jika dibandingkan dengan jumlah realisasi  belanja negara  periode sama tahun 2019 sebesar Rp 2.309,3, hanya tumbuh 12,2 persen.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan anggaran sepanjang 2020 mencapai Rp1.190,9 triliun atau lebih tinggi 14,6 persen dari pembiayaan anggaran yang dipatok dalam postur pada Perpres 72/2020 senilai Rp1.039,2 triliun. 

Dengan posisi realisasi defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2020 tersebut, diperkirakan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp234,7 triliun. SiLPA tersebut dapat dipergunakan Pemerintah sebagai fiscal buffer dalam APBN TA 2021, antara lain sebagai salah satu sumber pembiayaan program vaksinasi.

“Tahun 2020 ditutup dengan optimistis seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan juga perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat,” jelas Menkeu. One