Nusa Dua-Bali, 8 Oktober 2018 – Kementerian Keuangan terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal. Pemerintah telah menginisiasi beberapa skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan menugaskan BUMN di bawahKementerian Keuangan, serta skemablended finance. “Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam acara Diskusi Media, “Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia” yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan International Monetary Fund-World Bank Group Annual Meetings (IMF-WBG AM) Bali 2018, yang dihadiri Media Asuransi, di Nusa Dua Bali, 8 Oktober 2018.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembiayaan yang inovatif dan kreatif menitikberatkan pada upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN. Hal tersebut bertujuan agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor atau pihak di luar pemerintah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Sebelum diskusi berlangsung, dilakukan penandatangan dan peluncuran beberapa proyek pembiayaan, antara lain: dua proyek di bawahLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Fasilitas Pembiayaan UKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya, Agreement Signing antara Eximbank dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Financing Support of Construction Business in Africa through National Interest Account Program (NIA), dan satu proyek di bawah PT Indonesia Infrastructure Finance: Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk – PT Acset Indonesia Tbk – PT Adhikarya (Persero) Tbk untuk Toll JORR III Cikunir – Ulujami. BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan Value for Money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, “Selama ini tugas Kementerian PUPR untuk belanja infrastruktur kalau hanya memakai APBN tidak akan cukup. Untuk belanja jalan tol sudah Rp 360 triliun, dengan pembiayaan alternatif kita bisa mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program yang dicanangkan bersama.”
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, menyampaikan bahwa KPBU memiliki keunggulan yaitu menjaga governance (transparan, akuntabel dan mempertimbangkan risiko). “Dengan KPBU kita bisa mengakses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan kita,” katanya.
Pada tahun 2019, direncanakan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dengan nilai diperkirakan Rp9,38 triliun. Skema lainnya adalah pemberian penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman atau penjaminan. Satu lagi skema inovatif yang dikembangkan adalah skema Blended Finance sebagai salah satu instrumen keuangan dimana proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Edi Santosa