Koperasi dan UMKM Go Digital di Era New Normal

    Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia memaksa masyarakat segera beradaptasi dengan kondisi dan prilaku baru (new normal). Kini, aktivitas digital menjadi kebiasaan keseharian masyarakat termasuk kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seiring pemberlakuan social distancing, sebagai upaya memutus rantai penularan wabah tersebut. Menurut Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, menegaskan digitalisasi UMKM merupakan sebuah keniscayan.

       Untuk itu, pemerintah telah menetapkan target digitalisasi sebanyak 10 juta UMKM di tahun 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), hingga saat ini baru 8 juta UMKM yang telah terdigitalisasi. “Digitalisasi UMKM tidak hanya bisa memasarkan produk dan layanan melalui marketplace. Mereka yang sudah ada di marketplace harus bertahan dan memiliki transaksi berkelanjutan. Dari data yang kami terima, kegagalan UMKM di marketplace adalah karena produk dan pelaku belum siap,” kata Zabadi dalam webinar di Jakarta, 10 Juli 2020.

        Dia tambahkan, selama ini pelaku UMKM tidak dapat dihubungi oleh konsumen dengan produk yang belum siap online. Perubahan perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah terbukti dapat memberi peluang lebih besar kepada UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan atau bahkan melaju di tengah pandemi Covid-19. “Sayangnya, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM, karena dari sekitar 64 juta populasi UMKM di Indonesia, baru 13 persen saja yang terhubung ke ekosistem digital. Oleh karena itu, perlu keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi manfaat UMKM masuk ke ekosistem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan mereka,” lanjut Zabadi.

    Dalam kesempatan yang sama, pakar digital marketing Adreas Agung Bawono menambahkan, perilaku konsumen yang serba online melalui berbagai fasilitas media sosial dalam memenuhi kebutuhan hariannya perlu cepat diadaptasi oleh pelaku UMKM dengan melakukan digitalisasi bisnis. “Ketika butuh sesuatu barang, kini setiap orang cukup membuka smart phone, lalu browsing di googleinstagramfacebook atau youtube. Nah, ketika produk dan layanan UMKM tak tersedia pada fasilitas media sosial tersebut, maka sudah pasti akan tertinggal,” katanya.  

        Sementara itu Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mengungkapkan bahwa digitalisasi dalam pengembangan UMKM telah dilakukan oleh perseroan melalui aplikasi digital dengan basis big data. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74, BNI semakin memantapkan langkah transformasi menjadi perbankan digital, termasuk diantaranya adalah dalam layanan bagi para pelaku UMKM yang disajikan dalam Program Klaster. Kisah sukses Program Klaster BNI ini dicatat dalam buku bertajuk “Inovasi Pengembangan UMKM melalui Klaster Binaan Unggulan”. Menurut Ryan, langkah nyata yang BNI lakukan dalam digitalisasi layanan bagi UMKM dilakukan dalam bentuk pengembangan teknologi informasi pendukung diantaranya digital loan processing.

    Layanan tersebut adalah berupa pengembangan aplikasi digital loan untuk memproses kredit secara masif. BNI sangat siap dan optimistis menyambut era kemajuan teknologi dengan melakukan tranformasi transaksi perbankan dan penyaluran kredit dari yang berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi digital. Dalam rangka menyukseskan digitalisasi pengembangan UMKM, BNI bekerjasama dengan start up untuk penyaluran kredit dan pembentukan ekosistem finansial berbasis digital, terutama untuk klaster UMKM pada sektor produksi.

        Pengembangan digitalisasi yang dilakukan BNI ini juga mendukung pengembangan UMKM melalui program klaster berbasis tekonologi digital. Hal ini mulai membantu dalam percepatan penyaluran kredit ke nelayan dan petani, terutama dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terlihat pada portofolio penyaluran KUR BNI dengan skema klaster pada tahun 2019 yang telah mencapai Rp5,9 triliun yang menyentuh lebih dari 94 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

            Menurut Ryan, untuk UMKM yang berada di wilayah remote dengan keterbasatan infrastruktur teknologi informasi, tidak perlu khawatir. Sebab, problem itu sudah masuk agenda pemerintah, dalam Program Digitalisasi Ekonomomi. Sekarang, program tersebut memang sedikit tertahan akibat pandemi Covid-19 yang masih tinggi, tapi saat sudah mereda pasti akan kembali dipacu. “Namun, semua pihak harus hati-hati karena kita menghadapi turbulensi ekonomi ini terbilang marathon (jangka panjang) hingga obat penawar Covid-19 ditemukan. Sektor UMKM harus menjaga ketahanan modal agar tidak tergerus. Sebab, a crisis like no other, a uncertain recovery,” tandasnya. Edi