Menko Perekonomian: Pemerintah Gulirkan Stimulus Ekonomi Guna Perkuat Perlindungan Sosial Terkait Covid-19

   Penanganan Pandemi Covid-19 memerlukan upaya serius yang komprehensif dari semua aspek. Pasalnya, penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Hal ini tentu mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. “Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam upaya penanganan dampak Covid-19, maka pada tanggal 31 Maret 2020 telah diterbitkan tiga bentuk peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara online tentang stimulus ekonomi dalam penanganan dampak Covid-19, di Jakarta, 1 April 2020.

  Dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Perekonomian disebutkan bahwa tiga bentuk peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). c) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    Menko Airlangga menjelaskan bahwa PERPPU 1/2020 tersebut secara umum mengatur dua hal, yaitu Kebijakan Keuangan Negara (APBN) dan Kebijakan di Sektor Keuangan, dengan gambaran sebagai berikut: pertama, Kebijakan Keuangan Negara: 1) Penganggaran dan Pembiayaan: a) Pelebaran Batasan defisit anggaran; b) Penyesuaian besaran mandatory spending; c) Pergeseran dan Pengeluaran Anggaran; d) Penggunaan SAL (Sisa Anggaran Lebih); e) Kebijakan keuangan daerah; f) Penerbitan SUN atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemik Covid-19. 2) Kebijakan Keuangan Daerah: kewenangan Pemda untuk refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. 3) Kebijakan Perpajakan: a) Penurunan Tarif PPh Badan; b) Penurunan Tarif PPh Badan Go Publik; c) Pemajakan atas Transaksi Elektronik; d) Perpanjangan waktu administrasi perpajakan; e) Fasilitas Kepabeanan. 4) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional: a) Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; b) Dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, Penempatan Investasi Pemerintah, atau Penjaminan; c) Biaya yang dikeluarkan untuk program ini, bukan merupakan kerugian negara.

   Sedang yang berikutnya adalah berupa Kebijakan di Sektor Keuangan: 1) Kebijakan stabilitas sistem keuangan; 2) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh BI; 3) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh LPS; 4) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh OJK; 5) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah.

    Kemudian, lanjut Airlangga, untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan, telah ditetapkan Tambahan Belanja dan Pembiayaan Anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp405,1 triliun. Prioritas pertama untuk Kesehatan sebesar Rp75 triliun, terutama untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Prioritas kedua untuk Social Safety Net akan diperluas sebesar Rp110 triliun. Prioritas ketiga adalah dukungan kepada industri senilai Rp70,1 triliun (Pajak, Bea Masuk, KUR). Prioritas keempat adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun.

    Prioritas pertama terkait Kesehatan adalah dukungan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun. Menurut Airlangga, sebesar Rp65,8 triliun digunakan untuk belanja penanganan kesehatan, seperti: a) Alat Kesehatan: Alat Pelindung Diri (APD), Rapid test, Reagen; b) Sarana Prasarana kesehatan; c) Dukungan SDM. Kemudian sebesar Rp5,9 triliun untuk insentif, yakni Tenaga Medis Pusat Rpp1,3 triliun dan Tenaga Medis Daerah Rp4,6 triliun. Edi