OJK Perketat Pengawasan Konglomerasi Jasa Keuangan

    Media Asuransi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Terlebih bagi jasa keuangan yang bersifat konglomerasi. Hal ini dilakukan karena sektor jasa keuangan menjadi salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Sektor jasa keuangan konglomerasi cenderung rumit karena memiliki aturan main, hingga cakupan risiko yang berbeda satu sama lain. “Di sini peran OJK ialah bagaimana bisa menyelaraskan aturan antara entitas yang satu dan yang lainnya agar tidak conflicting,” kata Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto dalam diskusi virtual Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi OJK yang ditayangkan secara live streaming di kanal youtube OJK, 2 September 2020.

     Ryan menjelaskan, pembentukan jasa keuangan konglomerasi memiliki beberapa tujuan, mulai dari meningkatkan efisiensi penggunaan aset, SDM, teknologi hingga meminimalkan biaya operasional perusahaan. Hal ini harus didukung penuh oleh OJK karena bukan hanya berdampak pada eksistensi perusahaan, tapi juga kepada konsumen. “Contoh kecilnya, harga produk yang lebih murah dan layanan yang lebih cepat,” jelasnya.

     Apalagi, produk jasa keuangan saat ini semakin bervariatif. Ada produk jasa keuangan yang termasuk ke dalam asuransi, namun dipasarkan lewat kanal perbankan, sehingga orang-orang mengira itu adalah produk perbankan. “Ini harus diawasi dengan intens supaya kalau ada masalah yang terdetect di satu entitas maka regulator bisa mengambil tindakan yang preventif,” tutur Ryan Kiryanto.

    Menurut dia, selama ini OJK selalu mengedepankan tindakan preventif dalam pengawasan terintegrasi yang dimaksud. Masalah kecil langsung diidentifikasi agar tidak membesar. “Kalau di anak usaha perusahaan ada problem, OJK bisa langsung mengidentifikasi masalah itu dari tahap yang sangat dini sehingga perusahaan bisa tetap sehat ke depan,” paparnya.

     Ryan menekankan pengawasan yang dilakukan tidak hanya pada ranah individu sektor melainkan konglomerasi. Setidaknya data terakhir terdapat 48 konglomerasi keuangan atau grup yang tidak hanya bergerak di bidang perbankan, tetapi juga asuransi, perusahaan pembiayaan, maupun sekuritas.

    “Pengawasan sektor keuangan dan konglomerasi tidak berada dalam satu lembaga yang sama, potensi mis-komunikasi dan diskoordinasi atau disharmonisasi akan berpeluang terjadi,” jelasnya. Edi