OJK Resmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara

Media Asuransi – Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, meresmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Senin, 21 Desember 2020. Keberadaan kantor regional ini sebagai wujud sinergi kolaboratif dan koordinatif dari seluruh pemangku kepentingan, baik OJK, Bank Indonesia, maupun Pemerintah Daerah dalam mengorkestrasi keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali.

“Keberadaan gedung baru ini menjadi simbol semangat seluruh insan OJK dalam melayani masyarakat, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali dan sekitarnya,” kata Wimboh dalam sambutannya.

Hore! OJK Beri Tambahan Relaksasi untuk Pelaku IKNB

Wimboh menegaskan, perekonomian daerah harus menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional di masa recovery. Untuk itu, OJK terus mendukung penuh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sector jasa keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah yang difokuskan pada tiga hal.

Pertama, perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sinergi antara TPAKD dan lembaga jasa keuangan terus dibangun baik dalam menyediakan akses keuangan dari sisi tabungan maupun pembiayaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan keuangan.

“TPAKD bersama industri keuangan di daerah harus melihat peluang ini untuk melakukan refocusing penyaluran pembiayaan produktif kepada sektor yang terdampak dan yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar di daerah melalui pemanfaatan teknologi,” kata Wimboh Santoso.

Kedua, melakukan Transformasi Digital dalam mendorong UMKM untuk Go-Digital dan berorientasi ekspor, mulai dari Bank Umum, BPR, serta Lembaga Keuangan Mikro. Kolaborasi antara UMKM dan ekosistem digital ekonomi dan keuangan juga terus didorong, salah satunya melalui marketplace UMKM-MU.

Saat ini OJK sedang mengembangkan security crowdfunding sebagai salah satu platform pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha UMKM dan Non-UMKM. Platform ini memberi manfaat bagi pelaku usaha yang tidak bankable untuk mendapat pembiayaan dan memberi kesempatan bagi kalangan anak muda kreatif terutama investor pemula (start-up) untuk berinvestasi.

Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan kinerja pelaku usaha ultra mikro dan UMKM, terutama yang sulit dijangkau. OJK mencatat, tingkat inklusi keuangan nasional dari survei OJK terakhir sudah berada di level 76,19 persen. Namun, tingkat inklusi keuangan belum merata, sebab akses keuangan di wilayah perkotaan (83,6 persen) masih lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan (68,5 persen).

Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mengawasi 54 Bank Umum, 135 BPR/S, 17 perusahaan sekuritas, satu kantorperwakilan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), 82 Perusahaan Asuransi, dua Dana Pensiun, dua Perusahaan Penjaminan, satu Pegadaian, 53 Perusahaan Pembiayaan, dan satu Modal Ventura.

Dalam kesempatan tersebut, Wimboh Santoso mengatakan sektor jasa keuangan terpantau stabil dengan tingkat risiko yang terjaga (NPL sebesar 3,15 persen), permodalan yang tinggi (CAR sebesar 23,7 persen), tingkat likuiditas yang masih memadai dengan didukung Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh tinggi (12,12 persen yoy) meskipun kredit masih terkontraksi (-0,47 persen yoy).

“Saat ini total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp934,8 triliun dari sekitar 7,5 juta debitur di perbankan, termasuk UMKM sebesar Rp371,1 triliun dengan 5,8 juta debitur. Nilai restrukturisasi di Perusahaan Pembiayaan Rp182,3 triliun dari 4,9 juta kontrak, kemudian sebesar Rp26,4 miliar di LKM termasuk Rp4,5 miliar di BWM,” jelas Wimboh Santoso.

Penempatan dana pemerintah di perbankan dengan total sebesar Rp64,5T, telah tersalurkan dalam bentuk kredit mencapai Rp198,8 triliun di Bank Himbara, Rp24,92 triliun di BPD, dan Rp5,89 triliun di Bank Syariah.

Sementara itu, kinerja perbankan baik Bank Umum maupun BPR di Bali periode Oktober 2020 terpantau sehat dan kondusif. Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp110,21 triliun, terkontraksi -4,33 persen yoy, namun secara nominal mengalami peningkatan setiap bulannya. Adapun penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh 0,99 persen yoy menjadi Rp93, 01 triliun. Edi