Media Asuransi – Pemerintah menyatakan akan tetap ekspansif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021 guna mendorong pemulihan ekonomi nasional dan pengendalian pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, untuk arah kebijakan 2021 pemerintah akan menciptakan kebijakan makro fiskal yang solid untuk percepatan penyelesaian pandemi dan memperkuat struktur ekonomi. “Kebijakan fiskal masih ekspansif dengan defisit besar tetapi konsolidatif artinya komitmen 2023 defisit harus kembali di bawah 3 persen,” jelasnya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Webinar Insurance Outlook 2021 yang diselenggarakan Media Asuransi pada 17 Desember 2020.
Menkeu Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Domestik Berlanjut
Dalam APBN 2021, sambungnya, pemerintah masih akan memberikan sejumlah fasilitas dan insentif fiskal yang terukur dan akan dipertajam lagi. “Belanja meningkat dan akan dipertajam. Sektor teknologi informasi dan pariwisata akan menjadi perhatian khusus,” ujarnya.
Melihat berbagai perkembangan positif hingga saat ini, Febrio memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 bakal berada pada rentang minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen, sedangkan untuk tahun 2021 kinerja ekonomi ditargetkan bisa rebound ke level 5 persen.
Pandemi Covid-19 membuat ekonomi Indonesia harus terkoreksi cukup dalam hingga level minus 5,3 persen pada kuartal II/2020. Namun, tekanan tersebut berangsur membaik dengan mengalami titik balik pada kuartal III/2020 di mana kontraksi ekonomi membaik ke level minus 3,5 persen.
Sejalan dengan itu, tingkat konsumsi masyarakat membaik, indeks PMI manufaktur kembali ke level ekspansif, dan perubahan mobilitas bulanan juga membaik. “Pemulihan ekonomi sedang mulai berjalan meski dibayangi risiko, dari sisi pandemi pergerakan masih eskalatif dan tetap terus waspada,” jelasnya.
Febrio menjelaskan bahwa saat ini aktivitas sosial dan konsumsi masyarakat tercatat membaik meski masih terbatas dalam hal-hal pokok, sedangkan kelompok menengah atas masih menahan konsumsi sehingga membutuhkan dorongan confidence.
Program perlindungan sosial dinilai turut menjaga konsumsi masyarakat bawah yang rentan. Sementara itu, kinerja UMKM sudah membaik bahkan menjadi bantalan yang didukung oleh stimulus pemerintah, sedangkan korporasi besar masih menghadapi tantangan karena terbatasnya permintaan dan aktivitas ekonomi.
Kinerja investasi dan ekspor juga tercatat membaik. Secara sektoral, pembalikan arah kinerja hampir terjadi di semua sektor kecuali pertambangan, jasa keuangan, dan asuransi. Berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong supply demand juga dinilai mulai terasa dampaknya. “Pembalikan ini patut disyukuri dan diharapkan terus berlanjut ke depannya. Makanya kita berharap di kuartal IV/2020 akan lebih baik lagi,” kata Febrio.
Di perbankan, sambungnya, likuiditas terjaga dan kecukupan modal terjaga, tetapi penyaluran kredit masih rendah bahkan kontraksi karena perbankan masih wait and see. “NPL masih kondusif meski kewaspadaan kesehatan perbankan perlu dijaga ke depannya,” ujarnya.
Di sektor pasar modal juga terus memulihkan confidence ditandai dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah berada di atas level 6.000, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS stabil di level bawah Rp14.000.
Menurutnya, faktor positif yang memberikan confidence terhadap perekonomian adalah cepatnya vaksinasi, terpilihnya presiden baru Amerika Serikat Joe Biden sehingga diharapkan dapat menurunkan aksi proteksionisme, dan pulihnya ekonomi China yang diharapkan dapat memicu demand global. “Faktor positif di dalam negeri adalah reformasi Ciptaker yang akan berkontribusi dan disambut positif oleh dunia usaha,” katanya. ACA