Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membuka ruang diskusi dengan para pemangku kepentingan pariwisata untuk menyerap berbagai gagasan sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif, partisipasi, dan langkah konkret untuk membangun dan menata ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui Sustainable Tourism Development Forum (STDev Forum) 2025.
|Baca juga: Kemenpar Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Pariwisata Berkualitas
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenpar, Frans Teguh, saat membuka STDev Forum Series #1 secara daring di Jakarta, Selasa, 16 September 2025, menyampaikan bahwa forum yang dihadirkan dalam rangka menyambut World Tourism Day pada 27 September 2025 menjadi penting untuk menunjukkan komitmen kolektif dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi segala aspek kehidupan.
“Sebab, model pariwisata saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi dengan memperkuat sistem tata kelola dengan kepemimpinan yang visioner. Bagaimana kebijakan, koordinasi, dan pengambilan keputusan dilakukan di antara para pemangku kepentingan dengan memperhatikan faktor alam, sosial, budaya, dan bisnis, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, namun juga masyarakat,” ujar Frans Teguh.
|Baca juga: Menpar Dorong Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat
Dalam paparannya, dia menekankan pentingnya kesadaran para pihak akan perspektif ekosistem kepariwisataan dalam membangun sinergi, konvergensi, keterkaitan dan keterhubungan ekosistem dan sistem kepariwisataan secara utuh dan holistik. Semua pihak, lanjutnya, diharapkan tidak egosentris namun menata keselarasan tatakelola yang ekosentris dan berkelanjutan. Peran aktor dan kepemimpinan dalam tatakelola kepariwisataan menentukan pertumbuhan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.
Pada STDev Seri #1 ini topik yang diangkat adalah Tata Kelola dan Kepemimpinan Kepariwisataan melalui Regulasi, Manajemen Krisis, Teknologi Digitalisasi dalam Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Berkelanjutan.
Menurut pandangan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata, Kurleni Ukar, dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan salah satu yang dapat dilakukan yaitu reformasi birokrasi dan regulasi. Hal ini penting untuk menghadirkan birokrasi yang efisien dan adaptif serta regulasi yang lebih sederhana dan konsisten.
Regulasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia sendiri sudah cukup komprehensif. Namun perlu ada transformasi pada beberapa dimensi seperti dimensi ekonomi agar birokrasi mampu mendukung investasi yang inklusif, mendukung UMKM dan komunitas lokal menjadi aktor utamanya.
|Baca juga: BI Menilai Perbankan Indonesia Punya Ketahanan yang Tinggi
“Intinya konsistensi dalam menjalankannya itu yang menjadi kunci utama agar pariwisata berkelanjutan itu bisa dilaksanakan dan memberikan kesetaraan,” ujar Kurleni
Senada dengan Frans Teguh, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata Fadjar Hutomo mengatakan transformasi pariwisata berkelanjutan dapat dicapai jika Indonesia memperkuat tata kelola dan kepemimpinan atau _leadership_ salah satunya melalui penerapan manajemen krisis yang proaktif.
“Ketika bicara krisis kita tidak bisa hanya bicara tentang bagaimana mengatasi kejadiannya, memadam kebakarannya. Tetapi juga ketika kejadian itu selalu berulang, maka kita harus pelajari pola apa yang terjadi,” ujar Fadjar Hutomo.
Untuk itu tata kelola manajemen krisis yang efektif dibarengi dengan pendekatan kolaboratif perlu diperkuat untuk memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Manajemen krisis pariwisata bukan hanya tentang keindahan tetapi juga tentang keselamatan, keamanan, dan keselamatan. Sehingga destinasi pariwisata juga harus mampu membangun persepsi ini bagi wisatawan sehingga menjadi preferensi atau pilihan bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi itu,” kata Fadjar
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh mengatakan pariwisata berkelanjutan memberikan dampak perubahan yang luas tidak hanya lingkungan, sosial, maupun ekonomi, namun juga mempengaruhi pemanfaatan digital. Yang meliputi penggunaan platform perjalanan daring, pembayaran non-tunai, Artificial Intelligence (AI), VR/AR, dan analitik big data.
Dalam mendukung transformasi ini, Kementerian Pariwisata mengembangkan program Tourism 5.0, termasuk penguatan basis data melalui Sisparnas (Sistem Informasi Indikator Kepariwisataan Nasional) dan Jadesta (Jaringan Desa Wisata); serta melakukan pengembangan website indonesia.travel yang lebih imersif, informatif, dan ramah pengguna.
“Sustainable tourism itu bukan pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan baik itu demand dari pasar maupun juga kebutuhan kita sendiri sebagai pemilik destinasi wisata. Dan diperlukan kerja sama semua pihak dalam mewujudkannya. Sedangkan digital adalah platform yang bisa memperkuat upaya-upaya itu, sehingga dapat lebih transparan dan memberi benefit seluas-luasnya kepada masyarakat,” kata Masruroh.
Editor: Irdiya Setiawan