Media Asuransi – Pemerintah menilai penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2021 ke angka 40,1 merupakan kondisi sama yang dialami oleh negara Asean lainnya. Penurunan PMI Manufaktur ke level di bawah 50 menunjukkan terjadinya kontraksi aktivitas sektor manufaktur.
Level kontraksi di Bulan Juli ini merupakan yang pertama kali setelah mencatatkan 9 bulan ekspansi. Angka tersebut menurun dari Juni 2021 (53,5) dan merupakan tingkat penurunan terdalam sejak Juni 2020 (39,1), meski masih jauh dibandingkan PMI Manufaktur saat diberlakukan PSBB (27,5 di April 2020).
|Baca juga: Meski Turun, Pemerintah Klaim PMI Manufaktur Indonesia Juni Masih Ekspansif
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melalui keterangan resmi yang dikutip Media Asuransi, Selasa, 3 Agustus 2021, menerangkan bahwa beberapa negara lain di Asean yang mencatatkan penurunan PMI Manufaktur antara lain adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Myanmar.
BKF menjelaskan bahwa peningkatan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian Delta direspons cepat oleh pemerintah dengan menginjak rem pengetatan restriksi. Implikasinya aktivitas masyarakat menurun selama bulan Juli 2021. Aktivitas sektor manufaktur nasional yang terefleksi dalam indikator PMI manufaktur pun mengalami penurunan.
Lebih rinci, penurunan PMI Manufaktur disebabkan oleh penurunan output dan permintaan baru karena terhambatnya produksi dan permintaan. Permintaan ekspor baru tercatat menurun untuk pertama kali sejak empat bulan terakhir. Ini menunjukkan permintaan di level global juga sedang menurun seiring eskalasi Covid-19 dan penyebaran varian Delta di beberapa negara. Perusahaan merespons dengan melakukan pengurangan aktivitas dan tenaga kerja seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4.
|Baca juga:PMI Capai Rekor Tertinggi, Industri Manufaktur Indonesia Semakin Ekspansif di 2021
Menurut BKF, pemerintah menyadari pentingnya pengendalian Covid-19 untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Menginjak rem restriksi aktivitas adalah pilihan yang harus dilakukan untuk menghambat penyebaran penularan. Kebijakan PPKM Level 4 adalah langkah perlu agar penularan Covid-19 tidak eskalatif dan kurva pandemi dapat kembali menurun.
“Kebijakan restriksi mobilitas ini sifatnya sementara dan terus dievaluasi secara periodik untuk disesuaikan level restriksinya sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi. Kebijakan restriksi mobilitas juga disertai kebijakan komplementer yang dibutuhkan untuk pengendalian pandemi.”
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan tes, lacak, isolasi, serta terus mengakselerasi tingkat vaksinasi untuk mencapat target vaksinasi 208 juta penduduk di akhir tahun 2021. Target ini lebih tinggi dari target sebelumnya 181,5 juta penduduk dengan memasukkan tambahan penduduk usia 12 tahun-18 tahun. Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, karena kerja sama mengendalikan pandemi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk mendorong kinerja pemulihan ekonomi, termasuk pemulihan sektor manufaktur ke depan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan eskalasi dan perpanjangan berbagai program perlinsos sebagai bantalan untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan terdampak. Berbagai program perlinsos dalam skema pemulihan ekonomi nasional (PEN) terbukti cukup efektif dalam melindungi masyarakat dampak pandemi.
|Baca juga: Inflasi Juli 0,08 Persen
Bahkan pengangguran tercatat turun di Februari 2021. Mengantisipasi ketidakpastian yang masih tinggi, APBN tetap siaga dan fleksibel merespons dinamika ini. Berbagai kombinasi kebijakan diharapkan dapat segera mengendalikan pandemi, melindungi masyarakat dalam proses adaptasi pemulihan aktivitas sosial-ekonomi. Aca