Media Asuransi – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Hub Logistik Internasional terintegrasi di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) termasuk Tanjungpinang. Pembangunan terintegrasi yang dilakukan di Kawasan BBK ini ditujukan guna mengoptimalkan potensi kawasan. Pembangunan terintegrasi tersebut tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) BBK yang tinggal menunggu payung hukumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam kunjungannya ke Kepulauan Riau, Selasa (8/6), Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, mewakili Menko Airlangga, mengatakan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya peningkatan nilai investasi, peningkatan arus barang dan penumpang, peningkatan kunjungan wisatawan, serta percepatan penguatan kelembagaan pengelolaan Kawasan BBK.
|Baca juga: Indonesia Butuh Rp6.000 Triliun untuk Biayai Infrastruktur Berkelanjutan
Untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pihak terkait melakukan serangkaian tinjauan lapangan dan verifikasi kesiapan pelaksanaan program atau proyek prioritas pengembangan Kawasan BBK.
Terkoneksi dan terintegrasi
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pengintegrasian tersebut memuat 3 (tiga) program utama yaitu pengembangan sektor industri dan jasa strategis (core business), pembangunan infrastruktur BBK yang terkoneksi dan terintegrasi serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB BBK.
Hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dimana salah satu tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui Kemudahan Berusaha yang termasuk didalamnya mengatur insentif yang menarik untuk Kawasan Ekonomi termasuk KPBPB.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan bahwa dengan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun akan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Dalam Rencana Induk KPBPB BBK terdapat beberapa program atau proyek prioritas yang bersifat optimistis, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor-impor, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, hingga memperbanyak kegiatan padat karya.
|Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Butuh Infrastruktur yang Saling Terhubung
“Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret lalu mencapai angka 1.356 juta USD, meningkat 12,6% dari Februari. Kinerja ekspor terus mengalami peningkatan dan impor yang dilakukan hampir seluruhnya untuk mendukung kegiatan produksi,” tutur Ansar.
Hingga saat ini program atau proyek prioritas yang masuk Rencana Induk Pengembangan Kawasan KPBPB BBK mencakup sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar, infrastruktur perhubungan, sumber daya air, peningkatan daya saing kawasan, energi dan agribisnis. Total program atau proyek yang akan diusulkan dalam Perpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK sebanyak 153 program atau proyek.
“Tentunya dukungan dari Kemenko Perekonomian dan seluruh Pemerintah Pusat juga sangat nyata karena kita menganggap BBK adalah ujung tombak untuk investasi Indonesia ke depan. Oleh karenanya, kami akan menindaklanjuti terkait usulan-usulan yang telah disampaikan,” pungkas Wahyu. Wan