Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama PT Gudang Garam (Tbk), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) segera melaksanakan pembangunan Jalan Tol Kediri–Tulungagung. Jalan tol itu sepanjang 44,17 km yang berada di Provinsi Jawa Timur.
Pembangunan jalan tol ini merupakan salah satu proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited).
|Baca: Fuad Hasan: Sampulawa Ketentuan Permodalan Sudah Terpenuhi
Pelaksanaan proyek ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Regres dan Perjanjian Penjaminan Jalan Tol Kediri–Tulungagung yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Auditorium Kementerian PUPR.
“Terima kasih kepada Gudang Garam yang telah merencanakan pembangunan jalan tol Kediri–Tulungagung. Ini adalah keputusan bisnis yang sangat strategis karena akan menghubungkan Tol Trans Jawa yang telah beroperasi dengan Jalur Pansela (Pantai Selatan),” kata Basuki, dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 27 Februari 2024.
Pembangunan jalan tol Kediri–Tulungagung akan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Terlebih, jalan tol Kediri–Tulungagung berada di kawasan potensial agroindustri dan sumber daya laut. Selain itu, dapat mempercepat distribusi logistik sehingga berdampak positif pada produktivitas industri dan pariwisata.
“Terima kasih atas kerja sama ini, karena mempercepat upaya pemerintah meningkatkan konektivitas di Jawa Timur. Dan atas kerja sama yang baik antar para stakeholder ini, pembangunan jalan tol Kediri–Tulungagung pasti cepat terlaksana. Kementerian PUPR berharap pembangunan jalan tol membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Berikan dukungan teknis
Dalam pembangunan jalan tol ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan dukungan teknis terkait kualitas konstruksi jalan tol. Mulai dari perencanaan desain, hingga proses pembangunan yang akan dimonitor oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
Kemudian secara finansial oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan terkait pengusahaan yang akan dikoordinasikan melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan untuk memitigasi risiko pembangunan proyek tol ini melalui PT PII, Kementerian Keuangan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
