Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencapai 60,3 persen atau Rp23,1 triliun dari total pagu anggaran APBN 2024 yang ditetapkan Rp38,3 triliun. Puncak dari belanja negara untuk Pemilu terjadi pada Januari, Februari, hingga menjelang pemungutan suara berlangsung.
“Untuk tahun ini yang Rp38,3 triliun, sudah direalisasikan Rp23,1 triliun. Ini artinya 60,3 persen karena kan Pemilunya 14 Februari kemarin. Jadi memang belanjanya memuncak pada Januari, Februari, sampai dengan pemilihan suara,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024, di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.
|Baca juga: Menkeu: APBN Surplus Rp22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024
Secara rinci, lanjut Sri, realisasi anggaran Pemilu Rp23,1 triliun tersebut meliputi belanja melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp21,2 triliun, dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain senilai Rp1,9 triliun.
Belanja anggaran KPU dan Bawaslu
KPU dan Bawaslu membelanjakan anggaran antara lain untuk honorarium badan adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sara teknologi informasi Pemilu, honorarium pengawas adhoc, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, penawaran logistik, operasional pengawas adhoc, dan pengawasan penetapan hasil Pemilu.
Sedangkan realisasi anggaran melalui 14 k/l lain digunakan untuk pengamanan Pemilu oleh TNI/Polri, pemenuhan altmatsus pengaman Pemilu, operasi keamanan siber dan acara Pemilu, pengawasan pemungutan, dan penghitungan suara.
Anggaran itu juga dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan Pemilu dan pemilihan, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta pemantauan persidangan perkara Pemilu.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
