Media Asuransi, JAKARTA – Perbankan syariah Indonesia didorong untuk menjaga ketahanan dan pertumbuhan positif guna senantiasa menjalankan peran strategisnya dalam pengembangan ekonomi syariah dan senantiasa membawa kebermanfaatan bagi umat. Terlebih dalam kondisi ekonomi global dan domestik yang masih menantang.
Untuk itu, perbankan syariah diharapkan terus meningkatkan kolaborasi serta konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam memperkuat inklusi dan literasi ekonomi syariah. Hal tersebut mengemuka dalam acara Halalbihalal Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).
Adapun acara itu mengangkat tema ‘Konsolidasi Perbankan Syariah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan’ di Jakarta. Acara Halalbihalal Asbisindo dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi, dan jajaran pengurus dan anggota Asbisindo.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, dalam perjalanannya, industri perbankan syariah sudah menunjukkan daya tahan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, meski berhadapan dengan tekanan dan ketidakpastian global.
|Baca juga: Naik 32,61%, PertaLife Insurance Cetak Laba Bersih Rp96,14 Miliar di 2023
“Kita patut mengapresiasi kemajuan perbankan syariah yang terlihat dari berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, transformasi BPD syariah, kehadiran BPR syariah di berbagai daerah, hingga berkembangnya skema pembiayaan KPBU syariah,” ujar Wapres, saat memberikan sambutan, dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 14 Mei 2024.
4 Arahan pengembangan perbankan syariah
Dalam acara ini, Wapres menyampaikan empat arahan bagi pengembangan industri perbankan syariah. Pertama, meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah, terutama dalam menjaga kualitas tata kelola dan manajemen risiko.
Kedua, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perbankan syariah, serta digitalisasi perbankan syariah. Ketiga, meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Keempat, memperkuat sinergi dan kolaborasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi menambahkan, selain prinsip bank syariah yang menjalankan nilai-nilai Islami dan mendorong kebermanfaatan bersama, bank syariah relatif memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional.
“Kita baru saja melewati ekonomi usai covid dan kini dihadapkan pada kondisi ekonomi global dan domestik yang sangat menantang dipicu oleh geopolitik,” ujar Hery Gunardi, yang juga Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pada 2023, usai covid, bank syariah menunjukkan tren kinerja positif. Bank syariah di Indonesia berjumlah 33, terdiri atas 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syaraih (UUS) dengan jumlah layanan mencapai 2.392. Data OJK menunjukkan fungsi intermediasi bank syariah berjalan baik.
Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh positif masing-masing sebesar 15,8 persen (yoy) menjadi Rp571 triliun dan 8,15 persen (yoy) menjadi Rp660 triliun. Kinerja positif itu juga mendorong aset perbankan syariah naik 10,4 persen (yoy) menjadi Rp851 triliun.
|Baca juga: AAUI Sebut Asuransi Pertanian Bisa Berkontribusi terhadap Ketahanan Pangan RI
Secara kualitas bank syariah juga membaik terindikasi dari Non Performing Financing (NPF) BUS yang per posisi Februari 2024 2,05 persen turun dari 2,37 persen per Februari 2023 dan NPF UUS turun menjadi 2,09 persen dari 2,31 persen per Februari 2023. Sedangkan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BUS sebesar 25,35 persen.
Hery berterima kasih atas dukungan, komitmen, serta konsistensi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang juga telah diakui di tingkat global. Salah satunya, Indonesia dinilai terus konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu bauran strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Terbukti, peringkat ekonomi syariah Indonesia menurut catatan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023 berada di peringkat tiga secara global, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya,” papar Hery.
Hanya saja, lanjut Hery, masih terdapat tantangan untuk bersama-sama mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Sebab, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,14 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 12,12 persen.
“Angka tersebut masih jauh di bawah indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang masing-masing sebesar 49,68 persen dan 85,1 persen,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
