Ketua Banggar: Banyak Anggaran yang Berulang di RAPBN 2025

Media Asuransi, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengadakan rapat kerja dengan tiga menteri koordinator dari Kabinet Indonesia Maju. Dalam kesempatan itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan meskipun banyak anggaran yang berulang, tapi RAPBN 2025 merupakan angka dasar yang disepakati dalam masa transisi pemerintahan.

“Kami ingin meninggalkan jejak legasi yang baik. Karena apa? Karena yang kita urus, para Menko pasti bekerja paralel yang sama. Karenanya legasi yang sudah baik ini kita lanjutkan,” kata Said, dikutip dari laman resmi DPR, Kamis, 6 Juni 2024.

“Walaupun disadari RAPBN 2025 itu baseline, semua belanja K/L turun bahkan Menko pun yang ukurannya hanya ratusan miliar ‘nungging’ juga anggarannya,” tambah Said.

RAPBN 2025 dirancang pada masa transisi pemerintahan dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden terpilih, usai Pemilu di awal 2024. Sebagai baseline, prioritasnya adalah mempertahankan pemenuhan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan kesinambungan program pembangunan nasional.

|Baca juga: Menkeu: APBN 2025 Jadi Transisi untuk Pemerintahan Berikutnya

“Tapi percaya lah karena ini memang transisi. Kami bersepakat dengan pemerintah untuk baseline, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Presiden terpilih nanti untuk melakukan berbagai upaya melaksanakan visi-misi. Sebagaimana dulu di 2015 dari Bapak SBY ke Bapak Jokowi juga mengalami masa transisi yang sama,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Menko Bidang Polhukam Hadi Tjahjanto; Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sedangkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berhalangan hadir karena sedang dinas ke luar negeri.

Pada kesempatan tersebut, tiga Menko yang hadir berencana mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan instansinya. Said berharap dalam rapat tersebut para Menko tidak hanya memaparkan kebutuhan dan anggarannya, tetapi juga terkait kebijakan yang akan dihasilkan.

Editor: Angga Bratadharma