Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) Wahyudin Rahman menilai upaya pemindahan pengelolaan Asabri ke bawah pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menjamin akan berjalan efektif.
“Tidak ada jaminan efektif, tergantung bagaimana pengawasannya. Kita melihat kasus LPEI saja di bawah langsung Kemenkeu, masih terjadi fraud atau indikasi korupsi,” ujar Wahyudin, kepada Media Asuransi, Jumat, 19 Juli 2024.
Namun, Wahyudin tetap optimistis dengan upaya yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ia menilai langkah tersebut sudah tepat untuk menghindari overlapping pengelolaan.
|Baca juga: Regulator Inggris Bagikan Desain dan Jadwal untuk Stress Test Asuransi Umum Dinamis di 2025
“Namun saya sepakat dengan Pak Menteri, dari sisi pengelolaan langkah ini sudah benar. Tujuannya menghindari overlapping pengelolaan. Memang lebih cocok di bawah Kemenkeu karena lebih social security khususnya ASN/TNI/Polri. Sedangkan BUMN lebih ke profit minded. Nanti, pengawasannya bersama-sama,” tuturnya.
Meski demikian, ia memandang, hal tersebut tidak berdampak besar bagi industri asuransi di Tanah Air. “Lebih ke koordinasi saja, karena hanya mengganti kepemilikan dan pengelola utama maka tidak ada dampak yang signifikan terhadap industri asuransi,” ucapnya.
|Baca juga: AXA Mandiri dan AFI Terapkan Standar Global Bagi Tenaga Pemasar Melalui AXA Prime
Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya melontarkan niatan untuk memindahkan pengelolaan Asabri dan Taspen ke bawah pengawasan Menteri Keuangan. Hal ini untuk mencegah terjadi korupsi seperti sebelumnya. Erick Thohir mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait rencana tersebut.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
