Media Asuransi, JAKARTA – Digitalisasi menjadi kunci utama untuk mendorong kemajuan sistem pembayaran di Indonesia. Pesatnya perkembangan inovasi teknologi menjadi tantangan bagi bank sentral untuk mengadopsi keunggulan digitalisasi serta memitigasi risikonya, guna menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejalan dengan visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terbaik di emerging market, dibutuhkan perumusan kerangka kebijakan yang mengedepankan inovasi digital termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) yang efektif. Untuk itu, forum riset dan penelitian dalam pengembangan digitalisasi terus didorong untuk menghasilkan terobosan kebijakan yang inovatif.
|Baca juga: BI Genjot Sistem Pembayaran Digital Guna Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam Konferensi Internasional dan Call for Papers, The 18th International Conference and Call for Papers, Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) – 2024 dengan tema “Policy Innovation in a Turbulent World: Embracing digitalization and Artificial intelligence Amid Global Uncertainty”, di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Perry menekankan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam bauran kebijakan Bank Indonesia. Terutama untuk mendorong kemajuan sistem pembayaran yang sudah dikembangkan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) sejak tahun 2019.
Dalam waktu dekat, di acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI), Bank Indonesia akan meluncurkan BSPI 2030 dengan beberapa fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertama, membangun dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran ritel serta mengundang pelaku usaha sistem pembayaran swasta untuk berkolaborasi dalam fast payment BI.
Kedua, memodernisasi infrastruktur wholesale sistem pembayaran untuk bisa terkoneksi dengan sistem pembayaran ritel dalam ekosistem internasional, diantaranya melalui fitur Real Time Gross Settlement (RTGS). Ketiga, penguatan infrastruktur data sistem pembayaran bank maupun non bank yang terintegrasi dan teregulasi dengan aman serta mendorong tumbuhnya inovasi dalam sistem pembayaran.
Keempat, membangun infrastruktur perluasan akses dengan mengkonsolidasi industri sistem pembayaran antara big player dan small player sehingga terwujud ekosistem sistem pembayaran digital yang inklusif. Kelima, pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai manifestasi peranan BI meningkatkan efisiensi pembayaran domestik dan kebijakan moneter.
Konferensi internasional dan call for papers BMEB ke-18 ini diselenggarakan secara berkesinambungan untuk terus memperkuat ekosistem riset di bidang ekonomi dan keuangan di Indonesia, dengan menghadirkan pakar-pakar ekonomi dunia guna membahas hasil-hasil riset terbaru dan mengulas isu-isu ekonomi terkini.
|Baca juga: Indonesia Dorong Integrasi Sistem Pembayaran ASEAN
Beberapa hal yang mengemuka dalam sesi diskusi, yaitu tantangan dan risiko penggunaan Artificial Intelligence untuk perumusan kebijakan, pengembangan instumen dan aplikasi kebijakan berbasis AI, dampak perkembangan dan ketidakpastian ekonomi global terhadap proses perumusan kebijakan, pendekatan inovatif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, dan mengulas potensi teknologi digital untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kebijakan.
Ke depan, BMEB akan terus menjalin kerja sama strategis dengan jurnal-journal terindeks Scopus lainnya. Saat ini BMEB telah menjalin kolaborasi dengan Emerging Markets Finance and Trade (Scopus Q1) and Studies in Economics and Finance (Scopus Q2).
Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa, 30 Juli 2024, menyampaikan bahwa pada tahun ini diterima 179 papers yang merupakan kontribusi para peneliti Indonesia, peneliti dari luar negeri, maupun kolaborasi peneliti domestik dan internasional. Respons positif peneliti dan akademisi ini menunjukkan posisi jurnal BMEB yang semakin kuat.
“Melalui proses double-blind review yang ketat, 42 hasil riset karya 117 peneliti berasal dari Indonesia, Malaysia, India, Japan, China, Turkey, Bangladesh, Brunei, Afrika Selatan, Pakistan dan lainnya diulas dalam forum,” jelasnya.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari penyelenggaraan FEKDI dan KKI yang akan secara resmi dibuka pada tanggal 1 Agustus 2024, dengan tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
