Presiden Sampaikan Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan

Media Asuransi, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 serta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat, 16 Agustus 2024.

Jokowi dalam pembukaan acara menegaskan peran APBN harus dioptimalkan untuk memperkuat langkah Indonesia menuju status sebagai negara maju. Ke depan, tambahnya, peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap.

|Baca juga: AASI Gelar Workshop untuk Tingkatkan Kompetensi Pengawas Syariah Industri Perasuransian

|Baca juga: Heddy Pritasa Bergabung sebagai Board Member SEADRIF Insurance Company

“Yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ungkap Jokowi, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 16 Agustus 2024.

Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar yakni inflasi dijaga pada kisaran 2,5 persen, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan di sekitar Rp16.100 per US$, suku bunga SBN 10 tahun di 7,1 persen, dan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada US$82 per barel.

Kemudian lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. “Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang,” jelas Jokowi.

|Baca juga: Laba Bersih Citi Indonesia Naik 14% Jadi Rp1,3 Triliun di Kuartal II/2024

|Baca juga: Allianz Edukasi Kaum Ibu di Acara ISR dan Literasi AAJI di Batam

Jokowi melanjutkan, RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp505,4 triliun.

Kemudian, defisit anggaran 2025 direncanakan 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

“Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Angga Bratadharma