Media Asuransi, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan mengambil langkah hukum atas klaim sepihak organisasi masyarakat (ormas) yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan siang bergizi gratis.
“BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 27 Desember 2024.
|Baca juga: Alokasi Anggaran Makan Siang Gratis Rp71 Triliun, Legislator: Masih Masuk Akal dan Tidak Ganggu Fiskal!
BGN mengungkapkan, klaim tersebut didasarkan pada SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) yang kemudian mengaitkan nama BGN. Tindakan ini, menurut Kombes Lalu Iwan, tidak hanya membingungkan masyarakat tetapi juga mencoreng nama baik institusi.
“Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan,” tegasnya.
|Baca juga: BSI Dukung Program Gizi Nasional Melalui Kemitraan dengan BGN
Sebagai upaya menjaga kredibilitas institusi, BGN telah menyiapkan langkah hukum. “Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini,” katanya.
BGN juga mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi, terutama yang mengatasnamakan lembaga pemerintah. “Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” lanjut Kombes Lalu Iwan.
BGN menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program-programnya sesuai aturan, dengan menjaga kredibilitas dan integritas lembaga. “Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami,” tuturnya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
