Media Asuransi, JAKARTA – Keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang merupakan superholding baru yang menaungi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjadi sorotan.
Isu korupsi yang melibatkan PT Pertamina subholding, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Danantara baru-baru ini pun menimbulkan kekhawatiran publik terhadap tata kelola holding tersebut ke depan.
Menanggapi hal itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto menilai, kekhawatiran soal korupsi di tubuh perusahaan-perusahaan naungan BUMN bukan lagu lama.
|Baca juga: Mobil Listrik Murni Kalah Populer? Ternyata Ini Faktor yang Bikin Hybrid Lebih Diminati
|Baca juga: Pengamat Harap Keberadaan Danantara Berdampak Positif untuk Perekonomian RI
Menurutnya, budaya korupsi di BUMN sudah ada sejak lama, sehingga yang terpenting saat ini adalah memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan investasi di Danantara ke depan.
“Kalau kita khawatir mereka (pemimpin Danantara) bakal korupsi, selama ini juga budaya korupsi di BUMN sudah ada,” ujar Akhmad, dalam diskusi CORE Media Discussion, di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
“Harapannya, dengan Danantara berada langsung di bawah Presiden, pengawasannya lebih serius dan pengelolaan dana Rp300 triliun ini benar-benar dilakukan dengan lebih baik,” tambahnya.
Meski demikian, kehadiran beberapa figur di balik Danantara yang memiliki rekam jejak kontroversial semakin menambah keraguan publik. Misalnya, Dony Oskaria disebut pernah diperiksa Kejaksaan Agung dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, kini menjabat sebagai sebagai Chief Operating Officer (COO) di Danantara.
|Baca juga: Danantara Picu Aksi Wait and See hingga IHSG Terus Anjlok, Ini Kata Bos Telkom!
|Baca juga: Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas, Pertama di Indonesia!
Lalu ada Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi kini menjabat sebagai Ketua Tim Pakat dan Inisiator Danantara. Hal itu menimbulkan berbagai kekhawatiran di sebagian masyarakat.
Akhmad menilai tidak ada jaminan mereka tidak akan melakukan hal serupa di masa depan, sehingga pengawasan publik terhadap pengelolaan Danantara nanti tetap harus diperkuat.
“Kita lihat saja ke depan. Saya tidak dalam posisi memastikan mereka pasti korupsi atau tidak. Lebih baik kita berharap, sekaligus mengawasi lebih serius, karena mereka ini memegang duit yang sangat besar, dengan kekuasaan yang juga lebih besar,” tegasnya.
|Baca juga: Harga Emas Kian Kinclong, Cicil Emas BSI (BRIS) Melejit 174,32%
|Baca juga: Saham MNC Digital Entertainment (MSIN) Masuk FTSE Global Equity Index
Selain itu, isu rangkap jabatan di kalangan pemimpin Danantara juga menuai kritik. Namun, Akhmad menilai, hal ini hanya bersifat sementara. “Saya menduga itu hanya sebentar, bukan isu utama. Kemungkinan hanya menunggu sampai ada pengganti yang lebih sesuai,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
