Media Asuransi, JAKARTA – Digitalisasi di sektor perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mencegah risiko penyalahgunaan identitas.
Namun, di tengah pesatnya transformasi digital, maraknya kasus pencurian data pribadi masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat mengaku tidak pernah mendaftar layanan keuangan digital, tetapi tiba-tiba menerima tagihan akibat identitas mereka dicuri.
Risiko seperti ini bisa diatasi dengan sistem keamanan yang lebih ketat, salah satunya melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi. Berangkat dari kondisi itu, Privy, penyedia layanan tanda tangan elektronik dan identitas digital berbasis sertifikat elektronik, hadir dengan solusi untuk membantu BPR memastikan keamanan transaksi dan verifikasi identitas nasabah.
|Baca juga: Resmi Diluncurkan Prabowo, BSI (BRIS) Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia
|Baca juga: Permata Bank (BNLI) dan AirAsia Rewards Luncurkan AirAsia Card untuk Manjakan Nasabah
Teknologi ini memungkinkan pembukaan rekening dan pengajuan kredit dilakukan secara digital tanpa tatap muka, sekaligus mengurangi risiko pemalsuan identitas dan penipuan berbasis deep fake.
“Dengan legalitas yang telah diakui secara hukum, tanda tangan elektronik kini memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan basah,” ujar Business Development Associate Privy Nicholas Adrianus, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 28 Februari 2025.
Sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Privy menerapkan sistem verifikasi ketat berdasarkan data kependudukan dan biometrik sebelum pengguna dapat mengakses layanan tanda tangan elektronik.
|Baca juga: Kasus Korupsi Marak di Indonesia, Pengawasan Danantara Diminta Lebih Ketat!
|Baca juga: Danantara Dapat Modal Awal Rp300 Triliun, Pengamat: Bisa Dibilang Uang Panas!
Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah menegaskan keamanan data menjadi prioritas utama dalam digitalisasi BPR.
“Perbarindo, sebagai asosiasi, menginisiasi penerapan ISO 27001 untuk memastikan seluruh pengguna di industri BPR mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, memahami risiko terkait keamanan informasi, serta menerapkan mitigasi terhadap ancaman, khususnya dalam perlindungan data pribadi,” ujarnya.
Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Farid menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam sistem perbankan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
|Baca juga: Mobil Listrik Murni Kalah Populer? Ternyata Ini Faktor yang Bikin Hybrid Lebih Diminati
|Baca juga: Pengamat Harap Keberadaan Danantara Berdampak Positif untuk Perekonomian RI
“Kita harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi seiring kemajuan zaman, terutama bagi BPR dan BPRS agar bisa membantu UMKM. Salah satu pemanfaatan teknologi yang bisa diterapkan yaitu penggunaan tanda tangan elektronik yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik dan diakui secara hukum untuk meningkatkan rasa aman bagi konsumen,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
