Media Asuransi, JAKARTA– Dalam rangka mendukung Satu Data Kesehatan Nasional yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN), BPJS Kesehatan mengoptimalkan interoperabilitas sistemnya dengan Kementerian Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menuturkan bahwa dengan melihat sumber data dan informasi yang sama, diharapkan penyusunan kebijakan Program JKN oleh Kementerian Kesehatan bisa dilakukan lebih cepat, akurat, dan berbasis evidence.
|Baca juga:Terobosan Atasi Tunggakan Iuran, BPJS Kesehatan Sempurnakan Program Cicilan dan Endowment Fund
“Selama ini integrasi sistem antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan telah berjalan baik, mulai dari akses dahsboard, akses Application Programming Interface (API), dan bahkan akses data analitik secara mandiri (self-service analytics). Ini manifestasi dari pemaknaan interoperabilitas sistem secara penuh yang sudah berjalan,” kata Ghufron dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 11 Maret 2025.
Ghufron menjelaskan bahwa sebagai bagian dari kolaborasi integrasi sistem, BPJS Kesehatan juga memberikan akses self-service analylitics pada Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan dapat mengakses data BPJS Kesehatan secara mandiri, di manapun dan kapanpun. Hal ini memungkinkan pemanfaatan data JKN secara lebih luas untuk menganalisis kebijakan, melakukan perencanaan strategis, hingga mengambil keputusan di masa mendatang.
|Baca juga: Murni Teguh Hospitals Cari Pinjaman untuk Pembiayaan Tagihan Klaim BPJS Kesehatan
Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan, menuturkan bahwa dalam bidang penelitian dan pengembangan BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem keterbukaan informasi publik. Dia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki big data yang dapat diakses dan dimanfaatkan seluruh elemen akademisi, peneliti, masyarakat, dan seluruh pihak lainnya yang ingin mendalami seputar Program JKN.
Sebagai penyelenggara Program JKN yang sudah beroperasi selama satu dekade, BPJS Kesehatan memegang peran strategis karena memiliki basis data seluruh penduduk Indonesia. Apalagi saat ini sekitar 278 juta jiwa atau lebih dari 98 persen populasi penduduk Indonesia sudah terdaftar dalam Program JKN. Data menjadi aset strategis bersama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Program JKN. Pemanfaatan big data JKN ini mempunyai potensi yang luar biasa, sehingga pengelolaannya pun sangat penting.
“Jika ratusan juta data pelayanan yang dimiliki BPJS Kesehatan ini dikelola optimal dengan tetap mengedepankan aspek-aspek keamanan data, maka tentu akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan ekosistem penelitian di bidang kesehatan,” katanya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
