Media Asuransi, JAKARTA -Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan pemerintah diakui memberikan dampak terhadap perputaran aktivitas industri pariwisata termasuk akomodasi. Secara nasional, tingkat okupansi hotel bintang di Indonesia pada Januari-Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin, terlebih pada Februari sebesar 2,24 persen poin.
Baca juga: Menpar Widiyanti Perkenalkan Pariwisata Indonesia ke Delegasi The UN Tourism 37th CAP-CSA
“Kami memahami, beradaptasi menghadapi situasi ini memiliki tantangan tersendiri. Namun kami melihat ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi bersama untuk mengembangkan pariwisata ke depan,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri saat menerima audiensi pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Gedung Sapta Pesona, Rabu, 23 April 2025.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menerima audiensi dari pimpinan pusat untuk menyerap aspirasi, merumuskan strategi, dan membahas kolaborasi yang tepat terkait berbagai hal dan tantangan di sektor pariwisata khususnya perhotelan.
|Baca juga: Waspada, BI Sebut Ekonomi RI Terancam Terjepit Dampak Perang Dagang AS dan China!
Menurut Menpar Widiyanti, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi situasi okupansi menurun tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi dari pasar wisatawan nusantara (wisnus) yang selama ini telah terbukti menjadi sumber ketangguhan utama sektor pariwisata. Berdasarkan data, hingga akhir tahun 2024, pertumbuhan wisatawan nusantara tercatat sebesar 21,7 persen.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mendorong industri untuk dapat menciptakan pasar-pasar baru dengan pendekatan strategi dan inovasi, yang tentunya bisa dilandaskan pada prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Misalnya, pembuatan paket meeting yang sesuai untuk komunitas, paket untuk eduwisata, dan lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat, diyakini kita masih dapat menemukan ceruk-ceruk sumber pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan wisnus ini tetap berlanjut,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.
Begitu juga dengan potensi dari wisatawan mancanegara yang juga masih memiliki ceruk besar untuk dimaksimalkan guna memitigasi dampak.
“Terlebih dengan dinamika geopolitik, yang bisa mengubah arus kunjungan wisatawan. Pemerintah berharap dan yakin bahwa industri perhotelan tetap bisa resilien untuk menghadapi dinamika ke depan,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.
Kementerian Pariwisata, dikatakan Widiyanti, berkomitmen mendukung penuh, termasuk menjadi “jembatan” bagi industri untuk berkomunikasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengkaji dan menghadirkan intervensi-intervensi yang diperlukan.
Seperti sejumlah aspirasi yang disampaikan Ketua BPP PHRI Hariyadi Sukamdani dalam audiensi. Di antaranya meminta pemerintah agar dapat segera mengeksekusi APBN khususnya untuk jasa akomodasi, serta penertiban regulasi jasa akomodasi berbasis konsep sharing economy, penertiban usaha jasa akomodasi ilegal/tidak sesuai regulasi, dan lainnya.
“Dari Pemerintah, kami siap memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching, juga berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menjembatani kebutuhan intervensi. Kita bisa rumuskan bersama, promosi untuk MICE dan promosi untuk wisman melalui kampanye secara terpadu,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mengajak agar kolaborasi yang telah terjalin antara industri dan pemerintah dapat semakin diperkuat dan berjalan lebih baik ke depannya.
“Saya berharap pertemuan hari ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif, untuk merumuskan intervensi yang tepat dan terarah, demi keberlanjutan sektor pariwisata,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Editor: Irdiya Setiawan
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
