Media Asuransi, JAKARTA – Penerapan skema co-payment yang ada dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025 tengah menjadi sorotan. Hal itu terjadi di tengah upaya industri untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan klaim dan memperbaiki kinerja keuangan.
Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi (Kupasi) Wahyudin Rahman menilai kebijakan tersebut mempunyai makna ganda yakni bisa mendorong efisiensi tapi di sisi lain menimbulkan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
|Baca juga: Manjakan Nasabah yang Inginkan Stabilitas Keuangan Masa Depan, MSIG Life Luncurkan SMART
|Baca juga: BI Desak Perbankan Segera Turunkan Suku Bunga Kredit Demi Dorong Ekonomi RI
Ia menjelaskan penerapan co-payment berpotensi mendorong efisiensi di industri asuransi dengan cara mengurangi praktik over utilization atau penggunaan layanan media yang tidak perlu. Kemudian membantu perusahaan mengelola risiko klaim berlebih dan memberikan ruang untuk memperbaiki loss ratio perusahaan asuransi kesehatan yang selama ini cenderung tinggi.
Namun demikian, Wahyudin menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah resistensi atau penolakan dari masyarakat. “Tantangan baru juga bisa muncul seperti resistensi dari masyarakat yang terbiasa dengan sistem cashless full cover,” jelas Wahyudin, kepada Media Asuransi, dikutip Senin, 23 Juni 2025.
|Baca juga: Melesat 27,88%, Pembayaran Digital Tembus 3,93 Miliar Transaksi di Mei 2025
|Baca juga: BI Pede Inflasi Terkendali di 2,5±1% hingga 2026
Lebih lanjut, Wahyudin menilai, akan ada kesulitan melakukan sosialisasi kepada peserta yang belum terbiasa dalam memahami tanggung jawab finansial pribadi. Bahkan, akan lebih sulit lagi jika terdapat potensi keluhan jika sistem administrasi co-payment tidak terbangun dengan baik oleh penyedia asuransi dan mitra rumah sakit.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
