Media Asuransi, JAKARTA – Bank Dunia memberikan peringatan pada pemerintah Indonesia soal ekonomi Tanah Air yang bisa menghadapi tekanan serius jika tidak segera mempercepat agenda reformasi domestik.
“Respons terbaik terhadap ketidakpastian global ini di semua negara, termasuk Indonesia, adalah mempercepat agenda reformasi domestik,” ujar Country Director World Bank Indonesia & Timor Leste Carolyn Turk dalam Indonesia Economic Prospect di Jakarta, Senin, 23 Juni 2025.
|Baca juga: Pru Life UK Luncurkan Produk Asuransi Jiwa Syariah Pertama di Filipina
|Baca juga: MSIG Bidik Nasabah Kalangan Mahasiswa dan Investor China di Thailand
Carolyn menegaskan ketidakpastian global yang masih berlangsung hingga saat ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi perekonomian Indonesia dalam jangka menengah.
Menurut Carolyn, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2025–2027 diperkirakan hanya akan berada di kisaran 4,8 persen per tahun. Namun, angka ini bisa lebih rendah jika pemerintah tidak sigap mengantisipasi gejolak eksternal.
Ia menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah menyiapkan berbagai upaya reformasi struktural. Di antaranya adalah penyederhanaan regulasi, peningkatan iklim bisnis, menarik investasi swasta, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Carolyn menyebut kebijakan tersebut penting untuk mendorong kapasitas ekonomi nasional sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.
Salah satu program prioritas yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi adalah pembangunan perumahan. Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah setiap tahun sebagai bagian dari agenda reformasi. Laporan World Bank menyebutkan sektor perumahan menyumbang sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menciptakan tujuh persen dari total lapangan kerja nasional.
“Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah harus bertindak sebagai penyedia dan fasilitator perumahan,” lanjut Carolyn.
|Baca juga: BCA Gelar Program Inkubasi UMKM BCA Go Export
Dia menambahkan pemerintah perlu melakukan perubahan regulasi di sektor perumahan, mempercepat program-program yang didanai negara, dan menciptakan iklim yang menarik bagi investasi swasta. Bank Dunia juga mencatat pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam program pembangunan perumahan.
Kebijakan dan investasi, menurutnya, perlu dirancang agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal. Salah satu caranya adalah dengan menjalin kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta.
Dengan melakukan realokasi anggaran yang tepat serta membuka ruang investasi bagi swasta, pemerintah dinilai bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan akses terhadap hunian yang layak.
Selain itu, untuk memobilisasi modal swasta dalam skala besar, pemerintah disarankan menghapus distorsi pasar, membangun kepercayaan publik, dan memastikan iklim investasi yang ramah bagi investor domestik maupun asing.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
