Media Asuransi, JAKARTA – Negara-negara yang tergabung dalam BRICS sepakat memperkuat kerja sama internasional melalui dorongan terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan atau rule-based trading system.
Selain itu, penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global juga menjadi agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
|Baca juga: DBS: Likuiditas Perbankan di Indonesia Memang Ketat
|Baca juga: Modal Besar Saja Tidak Cukup, Pengamat Asuransi Kasih Warning Ini tentang Konsolidasi Reasuransi!
Kesepakatan itu mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang digelar pada 4–5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dan Wakil Menteri Keuangan Thomas AM Djiwandono.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan partisipasi aktif Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) merupakan bentuk dukungan terhadap langkah strategis pemerintah dalam memperkuat posisi global Indonesia.
“Peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan terhadap langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang,” ujar Ramdan, dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa, 7 Juli 2025.
|Baca juga: Bos BI Bawa Kabar Baik tentang Ekonomi Indonesia, tapi Ada Syaratnya!
|Baca juga: OJK Tunda Co-Payment, Pengamat: Saat yang Tepat Edukasi Masyarakat tentang Risiko
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta turut menekankan pentingnya kebijakan moneter yang forward-looking dan pre-emptive guna menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bank Indonesia, kata Ramdan, akan terus memperkuat bauran kebijakan, termasuk melalui penerapan simulasi berbasis skenario sebagai langkah antisipatif terhadap risiko rambatan global. Koordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten juga akan terus dilakukan untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan,” jelas Ramdan.
|Baca juga: 3 Reasuransi Milik Negara Bakal Dimerger, Pengamat: Mengurangi Kebocoran Premi ke Luar Negeri!
|Baca juga: BI Catat Cadangan Devisa RI Naik Tipis Jadi US$152,6 Miliar per Juni 2025
Ke depan, negara-negara BRICS juga menyepakati eksplorasi lebih lanjut di sejumlah area strategis seperti penguatan sistem pembayaran, Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi global di tengah ketidakpastian yang terus berlangsung.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
