Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan telah ada berbagai inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan syariah di Indonesia. Secara khusus ada dua produk unggulan yakni Sukuk Hijau (Green Sukuk) dan Cash Waqf-Linked Sukuk (CWLS).
Sri Mulyani menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan instrumen keuangan syariah yang ramah lingkungan dan sosial, yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita telah mengeluarkan SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, bahkan karena Islam juga bicara tentang sustainability kita mengeluarkan sukuk hijau sovereign dan itu adalah yang pertama kali di dunia,” tegas Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Refleksi Kemerdekaan RI Ke-80 Tahun 2025, bertajuk ‘Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia’, Rabu, 13 Agustus 2025.
|Baca juga: OJK Perkuat 3 Pilar Utama untuk Dongkrak Pasar Modal Indonesia
|Baca juga: BEI Bidik 1.200 Perusahaan Melantai di Bursa pada 2029, Begini Strateginya!
|Baca juga: Rekor Market Cap Rp13 Ribu Triliun Jadi Modal BEI Tembus 10 Bursa Global Terbesar
Tercatat, green sukuk retail ini telah mencapai US$7,7 miliar di pasar domestik atau Rp84,72 triliun, termasuk di dalamnya investor retail. Dirinya menyatakan sukuk ini menjadi langkah signifikan dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan.
“Saya harap yang di ruangan ini termasuk yang membeli SBSN retail kita, karena dia adalah untuk membangun berbagai proyek-proyek dari mulai kampus-kampus, sekolah, dan rumah sakit. Jadi green sukuk bisa langsung meningkatkan,” ucap Sri Mulyani.
Dirinya optimistis dengan pengembangan instrumen aset nyata yang dicanangkan Presiden dan diimplementasikan secara syariah, Indonesia bisa menduduki peringkat teratas dalam keuangan syariah global.
“Ini adalah satu cara dan strategi yang menurut saya perlu dipikirkan dan diikhtiarkan,” ujar Sri Mulyani.
Namun, Sri Mulyani mengingatkan tantangan utama dalam instrumen syariah, yakni memastikan struktur pembiayaan tidak menimbulkan beban berlebih, inefisiensi, maupun risiko moral hazard.
|Baca juga: Pasar Modal RI Tangguh, Bos OJK: 13 Perusahaan Siap IPO Senilai Rp16,65 Triliun!
|Baca juga: KSEI Catat Jumlah Investor Pasar Modal Capai 17,59 Juta hingga Agustus 2025
“Sama seperti instrumen yang lain, begitu dia (instrumen syariah) digunakan dengan etika yang salah. Maka dia juga bisa menjadi instrumen yang menyengsarakan. Maka kita juga perlu untuk saling menjaga,” tuturnya.
Selain sukuk hijau, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga mengembangkan instrumen inovasi lain seperti Cash Waqf-Linked Sukuk (CWLS). Instrumen ini mendapat penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai inovasi pembiayaan sosial berbasis wakaf.
Dirinya menegaskan kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyusun Dewan Syariah juga sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan terkait struktur pembiayaan syariah. Hal itu agar tetap efisien dan berkeadilan tanpa memberatkan pelaku usah.
“Persepsi mengenai ekonomi syariah yang dianggap lebih repot dari sisi strukturnya harus bisa kita hilangkan, dan ini kerja sama dengan MUI menjadi luar biasa penting karena Dewan Syariahnya ada di dalam MUI,” ujarnya.
Terakhir, Sri Mulyani menegaskan, APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dalam sertifikasi halal yang semakin penting bagi daya saing produk dalam negeri.
“Mari kita terus berikhtiar, berjuang, berjihad di dalam Republik Indonesia yang di mana kita semua bisa berkontribusi, dan ikut menyelesaikan masalah bangsa dan manusia hari ini dan ke depan,” tutup Sri.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
