Kepala Bappenas Usul Ada Dirjen Kemenkeu yang Mengurusi Keuangan Syariah

Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy meminta agar pengembangan ekonomi syariah termasuk keuangan syariah menjadi agenda besar yang terus dioptimalkan. Bahkan, perlu ada dalam struktur kementerian/lembaga.

“Ada pilar-pilar membangun ekonomi syariah dan ada dasar-dasar membangun ekonomi syariah. Mohon itu diwujudkan tidak hanya di dalam kata-kata, tapi diwujudkan di dalam struktur perekonomian kita dan diwujudkan dalam program-program pendidikan kita,” kata Rachmat, di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

|Baca juga: Lembaga Think Tank Siap Jadi Penghubung antara Masyarakat dan Arah Kebijakan Pemerintah

|Baca juga: Indef: Indonesia Perlu Sumber Pertumbuhan Baru di Tengah Ancaman Ekonomi Global

Rachmat, dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bertajuk ‘Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025: Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia‘, sempat berkelakar di depan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dirinya belum sepenuhnya Muhammadiyah dan belum sepenuhnya NU.

“Pak Perry bukannya belajar santri, tapi sudah lulus. Saya ini Muhammadiyah belum bisa masuk, NU masih di pintu masuk belum bisa masuk juga. Jadi saya Muhammadiyah setengah, NU setengah,” kata Rachmat, disambut gelak tawa para tamu undangan.

Namun, kelakarnya masuk ke poin berikutnya yakni Rachmat menyarankan agar pengembangan ekonomi syariah bisa masuk ke dalam struktur kementerian/lembaga termasuk di bank sentral. Bahkan, ia sempat menanyakan apakah ada Deputi Gubernur BI yang mengurusi keuangan syariah dan Dirjen Kementerian Keuangan yang mengurusi keuangan syariah.

|Baca juga: AI Diduga Ikut Melestarikan Bias Gender, Ini Kata UN Women

|Baca juga: BI Siapkan 6 Program Unggulan untuk Perkuat Ekonomi Syariah RI

“Kalau boleh usul saja Pak. Deputi Gubernur (BI), bisakah ditambah deputi gubernur yang mengurusi keuangan syariah? Di Dirjen (Kemenkeu yang mengurusi) keuangan syariah sudah ada? Jadi apapun namanya, yang penting ekonomi syariah ada di lahir dan batin kita,” ucapnya.

Hal itu dinilainya penting agar saat peringatan 100 tahun Indonesia merdeka tidak hanya bicara berkeadilan tapi juga keberkahan. “Sehingga 100 tahun Indonesia merdeka, kita tidak hanya melahirkan Indonesia yang berkeadilan, tapi juga Indonesia yang memberikan berkah bagi ekonomi dunia.

Editor: Angga Bratadharma