Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti peran media sosial, khususnya TikTok, dalam memicu provokasi di tengah kondisi sosial yang sedang sensitif. Para kepala daerah dan pejabat negara diingatkan untuk tidak memamerkan kemewahan yang bisa memancing emosi publik.
“Jangan sampai ada flexing kemewahan. Baik pejabat maupun keluarga,” ujar Tito, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual, Selasa, 2 September 2025.
|Baca juga: Kucing Uya Kuya Dijarah, Bos AAUI Ingatkan Pentingnya Memiliki Asuransi Hewan Peliharaan
|Baca juga: BNI (BBNI) Kucurkan Jamkrindo Rp5 Triliun Demi Perluas Akses Pembiayaan untuk UMKM
Menurut Tito gaya hidup pejabat saat ini rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperkeruh suasana. Ia menilai kondisi yang sedang sensitif saat ini bisa dengan mudah dipelintir menjadi tulisan, gambar, atau video, sehingga masyarakat gampang terprovokasi.
Selain itu, Tito menekankan agar pejabat berhati-hati dalam penampilan sehari-hari, mulai dari cara berpakaian, pemilihan cincin, jam tangan, hingga kendaraan yang digunakan. Ia meminta agar acara pribadi pejabat seperti pernikahan digelar secara sederhana atau bahkan ditunda sementara waktu.
“Saat ini kita lihat banyak pergerakan-pergerakan ini (provokasi) menggunakan media sosial, terutama TikTok,” kata Tito.
|Baca juga: AAUI Bukukan Premi Asuransi Umum Rp58,50 Triliun di Semester I/2025
|Baca juga: AAUI Prediksi Konsolidasi Asuransi BUMN Rampung di 2026
Ia menambahkan aplikasi tersebut bukan hanya dipakai untuk menyebarkan provokasi, tetapi juga digunakan menyiarkan langsung aksi penjarahan. Menurutnya hal ini membuat masyarakat semakin mudah terprovokasi.
“Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok. Ini gampang sekali masyarakat diprovokasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan agar pemerintah daerah untuk tidak menggelar perayaan ulang tahun yang terkesan boros, apalagi dengan hiburan musik layaknya pesta. Ia menyarankan agar acara digelar secara sederhana, misalnya, dengan tumpengan atau pemberian santunan kepada yatim piatu dan masyarakat kurang mampu.
|Baca juga: Rumor Sri Mulyani Mundur Bikin Pasar Keuangan RI Terguncang? Begini Kata Ekonom!
|Baca juga: Jaya Bersama Indonesia (DUCK) Ajukan Penundaan Delisting dari BEI
“Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat, dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapa pun yang ingin situasi enggak baik,” katanya.
|Baca juga: Fasilitas Umum hingga Mobil Rusak Akibat Unjuk Rasa, AAUI: Segera Lakukan Klaim!
|Baca juga: Indef: Motif Demonstrasi Bukan soal Asing tapi Masalah Perut
Bahkan, Tito meminta pejabat menunda perjalanan ke luar negeri, termasuk di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan setiap permintaan izin keberangkatan ke luar negeri untuk sementara ditunda hingga situasi kembali kondusif.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
