Media Asuransi, JAKARTA — Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menyambut baik kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghapus skema co-payment dan menggantinya menjadi risk sharing. Selain perubahan nama, OJK juga menurunkan persentase partisipasi pemegang polis yang tadinya 10 persen menjadi lima persen.
Irvan menyebutkan kebijakan ini baik dari sisi konsumen. Namun, dirinya mempertanyakan apakah langkah penggantian nama ini efektif untuk menekan inflasi medis. Menurut Irvan dampak dari kebijakan risk sharing terhadap inflasi masih harus dibuktikan dalam beberapa waktu ke depan.
|Baca juga: Resmi IPO, Merdeka Gold Resources (EMAS) Himpun Dana Rp4,66 Triliun, Buat Apa?
|Baca juga: Kebijakan OJK tentang Risk Sharing Berpotensi Buat Masyarakat Berpindah Hati ke BPJS Kesehatan
“Kebijakan penurunan persen co-payment atau sekarang disebut risk sharing itu baik untuk konsumen. Tapi apakah bisa menurunkan inflasi medis? Masih menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan dalam beberapa waktu ke depan,” ujar Irvan, kepada Media Asuransi, dikutip Rabu, 24 September 2025.
Premi asuransi diprediksi lebih tinggi dengan risk sharing
Selain itu, Irvan menambahkan, penurunan beban biaya yang ditanggung peserta melalui risk sharing berpotensi membuat premi asuransi menjadi lebih tinggi. Bahkan, tambahnya, kenaikan premi asuransi telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir akibat inflasi medis.
|Baca juga: Helen Wong Undur Diri dari Komisaris OCBC (NISP)
|Baca juga: Bank Himbara Dapat Dana Rp200 Triliun, LPS: Batas Jaminan Maksimal Rp2 Miliar!
“Tentu dengan risk sharing yang lebih rendah, premi akan menjadi lebih tinggi,” sebut Irvan, seraya menambahkan dengan langkah ini maka beban konsumen akan menjadi lebih berat lagi. Bahkan, akan mendorong konsumen berpindah ke BPJS Kesehatan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
