Media Asuransi, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, memastikan bahwa pembobolan rekening nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI, terjadi pada rekening aktif, bukan rekening dormant.
Menurut Dian, kasus tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan internal Bank dan selanjutnya dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). “OJK juga telah meminta Bank untuk memperkuat infrastruktur dalam mendeteksi fraud dan mendalami potensi keterlibatan pihak internal dan eksternal lainnya mengingat modus operandi fraud tersebut mengarah pada sindikat yang terstruktur dan berpotensi melibatkan lebih banyak pihak,” kata Dian dalam keterangan resmi, Rabu, 1 Oktober 2025.
Dia jelaskan, saat ini OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait rekening dormant (pasif) untuk menyeragamkan kebijakan antar bank, melindungi nasabah, dan menjamin stabilitas sistem keuangan, yang saat ini sedang dalam proses finalisasi.
|Baca juga: OJK Lantik 2 Deputi Komisioner dan 4 Kepala Departemen untuk Perkuat Organisasi
Mengenai rekening aktif nasabah BNI yang dibobol, menurut Dian Ediana Rae, sampai dengan saat ini piahk bank telah berhasil melakukan recovery dana nasabah. “OJK menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta bank menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran dengan berkoordinasi dengan APH, serta memastikan pemulihan hak nasabah yang terdampak sesuai dengan ketentuan hukum,” tuturnya.
Dia tambahkan, OJK senantiasa meminta bank untuk secara berkelanjutan melakukan peningkatan kontrol terhadap transaksi keuangan mencurigakan, mengoptimalkan fraud detection system, dan melakukan mitigasi risiko yang memadai untuk melindungi industri jasa keuangan dari tindak kejahatan.
|Baca juga: Manajemen BCA (BBCA) Bantah Data Nasabah Dibobol
Lebih lanjut Dian menjelaskan bahwa terkait pembobolan terhadap rekening yang dalam periode tertentu tidak aktif (dormant) di perbankan terutama BNI, OJK telah mengatur mengenai manajemen risiko oleh Bank dan penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT dan PPSPM) melalui tiga POJK.
Pertama, POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (POJK PBU). Kedua, POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Ketiga, POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
“Oleh karena itu, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan produk Bank sebagaimana Pasal 2 POJK PBU, serta wajib menerapkan program APU PPT dan PPPSPM secara efektif sebagaimana Pasal 3 POJK APU PPT,” tegasnya.
Dian juga mengatakan bahwa secara umum perbankan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan produk bank, termasuk pengelolaan terhadap rekening dormant dengan mengimplementasikan pengendalian pengamanan informasi dan penerapan faktor autentikasi (what you know dan/atau what you have dan/atau what you are) dalam melakukan pengaktifan rekening dormant.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
