Media Asuransi, GLOBAL – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi ditutup pada Rabu pagi waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu membuka jalan bagi ratusan ribu pegawai federal dirumahkan dan penutupan sejumlah program serta layanan utama.
Mengutip CNBC International, Kamis, 2 Oktober 2025, penutupan penuh dimulai setelah para petinggi Partai Demokrat dan Republik, termasuk Presiden AS Donald Trump, gagal menyepakati kesepakatan jangka pendek untuk menjaga pendanaan pemerintah.
|Baca juga: Bank Permata ‘Gercep’ Rombak Direksi Usai Ditinggal Abdy Dharma, Siapa Penggantinya?
|Baca juga: Direktur Keuangan UOB Indonesia Mengundurkan Diri, Begini Penjelasan Manajemen
Partai Demokrat, yang dipimpin oleh Senator Chuck Schumer dan Anggota DPR Hakeem Jeffries, menuntut agar setiap langkah pendanaan sementara mencakup perpanjangan kredit pajak Obamacare yang ditingkatkan.
Trump menyatakan pemerintahannya dapat mengambil tindakan besar selama penutupan, termasuk memotong tunjangan pemerintah untuk ‘sejumlah besar orang’. Adapun senat sekali lagi gagal meloloskan proposal pendanaan dari Partai Republik dan Demokrat yang saling bertentangan. Penutupan itu pada akhirnya memberikan dampak yakni:
Departemen Tenaga Kerja AS tidak akan merilis laporan ketenagakerjaan penting
Ketiadaan data ekonomi selama penutupan pemerintah minggu ini menjadi perhatian utama, karena laporan penggajian non-pertanian pada September tidak akan dirilis pada Jumat waktu setempat karena Departemen Tenaga Kerja AS menghentikan hampir semua aktivitas.
|Baca juga: Medco Energi (MEDC) Tiba-tiba Batalkan Buyback Saham, Ada Apa?
|Baca juga: Rp30 Miliar Dana Nasabah Raib di Maybank, Komisi III Minta Aparat dan OJK Usut Tuntas
The Federal Reserve diperkirakan mengumumkan penurunan suku bunga pada pertemuan Oktober mendatang setelah data ADP Rabu pagi mencerminkan penurunan penggajian swasta bulan lalu, dan karena dampak lebih lanjut dari penutupan pemerintah yang sedang berlangsung masih harus dilihat.
Penutupan pemerintah yang berkepanjangan memengaruhi jaminan sosial
Penundaan rilis data ekonomi penting akibat penutupan pemerintah dapat memengaruhi pengumuman penyesuaian biaya hidup jaminan sosial untuk 2026, menurut Departemen Tenaga Kerja AS. Data indeks harga konsumen baru dijadwalkan akan dirilis pada 15 Oktober oleh Biro Statistik Tenaga Kerja. Namun, operasinya ditangguhkan selama penutupan pemerintah.
Program asuransi banjir nasional akan terdampak
Program ini akan terus membayar klaim bagi pemegang polis yang ada, tetapi tidak akan menerbitkan polis baru atau memperbarui polis yang ada. Keterlambatan ini bakal memengaruhi sekitar 1.300 penjualan properti per hari, menurut Asosiasi Realtor Nasional. Meski terjadi penundaan, namun penjualan rumah diperkirakan ditutup ketika penutupan pemerintah berakhir.
|Baca juga: Begini Strategi Bank Mandiri (BMRI) Dorong Pekerja Migran Indonesia Jadi Wirausaha Tangguh
|Baca juga: AXA Financial Indonesia Bidik Pasar Asuransi Tradisional Lewat Produk Baru Future Protector
Program hipotek Federal Housing Administration, yang menyediakan pinjaman dengan uang muka rendah kepada peminjam dengan skor kredit yang lebih rendah, akan tetap beroperasi untuk mendukung hipotek rumah tunggal baru, tetapi kemungkinan dengan kapasitas yang lebih rendah sehingga memperlambat proses bagi peminjam.
Premi asuransi kesehatan akan melonjak jika kredit pajak yang ditingkatkan berakhir
Sebuah analisis baru menemukan premi rata-rata untuk asuransi kesehatan yang dibeli melalui pasar Undang-Undang Perawatan Terjangkau akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2026, jika kredit pajak yang ditingkatkan yang membuat rencana kesehatan tersebut lebih murah dibiarkan berakhir pada akhir tahun.
|Baca juga: Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan THT kepada Sri Mulyani
|Baca juga: Sequis Life dan Bank Victoria Jalin Kerja Sama Bancassurance, Pasarkan 3 Produk Asuransi
Jika subsidi tersebut berakhir, premi penerima akan meningkat menjadi US$1.906 dari US$888, rata-rata —peningkatan sebesar 114 persen, menurut analisis oleh KFF, sebuah kelompok riset kebijakan kesehatan nonpartisan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
