Media Asuransi, JAKARTA – Implementasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di industri keuangan di Indonesia terus berkembang pesat. Bahkan penerapan AI di Tanah Air sudah memiliki landasan regulasi yang cukup jelas.
Pengamat Asuransi sekaligus Ketua Umum Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menjelaskan dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sudah memiliki landasan regulasi yang cukup jelas. Kondisi tersebut bisa dijadikan acuan untuk mengoptimalkan laju bisnis.
|Baca juga: UU BUMN 2025 Diklaim Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Negara
|Baca juga: Premi IFG Life Tembus Rp3,74 Triliun hingga Kuartal III/2025
“Jika dibandingkan dengan negara lain, penerapan AI di industri keuangan Indonesia sudah memiliki landasan regulasi yang cukup jelas melalui UU PDP, FSTI, POJK tata kelola, dan pedoman AI perbankan,” ujar Wahyudin, kepada Media Asuransi, dikutip Selasa, 14 Oktober 2025.
|Baca juga: Sejumlah Bos SMBC Indonesia Tambah Kepemilikan Saham BTPN, Berikut Lengkapnya!
Meski memiliki payung hukum yang kuat terkait penerapan AI, namun ia menilai masih terdapat tantangan yang harus diantisipasi sebaik mungkin. Tantangan yang dimaksudkan yakni terletak pada kualitas data, transparansi model, serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menambahkan dibandingkan dengan negara lain maka Indonesia terlihat mengambil pendekatan berbeda terkait penerapan AI yaitu terus memastikan perlindungan konsumen dan penguatan tata kelola perusahaan.
|Baca juga: Taspen Salurkan Manfaat JKK untuk Keluarga ASN yang Gugur di Peru
|Baca juga: Prinsip Good Corporate Governance Wajib Jadi Fondasi Pengelolaan Baru BUMN
Sedangkan negara seperti Uni Eropa telah lebih maju dengan EU AI Act yang mengatur penerapan AI berbasis tingkat risiko, kemudian Amerika Serikat (AS) yang menggunakan pendekatan sukarela melalui NIST AI Risk Management Framework, dan Singapura menerapkan prinsip Fairness, Ethics, Accountability, and Transparency (FEAT) untuk sektor keuangan.
“Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia cenderung mengambil pendekatan pro-innovation with safeguards, yakni mendorong adopsi AI sambil memastikan perlindungan konsumen dan penguatan tata kelola perusahaan,” tutup Wahyudin.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
