Media Asuransi, JAKARTA – Kerja sama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan asosiasi industri asuransi dalam rangka penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) dinilai bertujuan melindungi hak-hak pemegang polis dari risiko kegagalan proteksi perusahaan asuransi.
Demikian diungkapkan oleh Pengamat Asuransi sekaligus Dosen Asuransi Wahju Rohmanti. Dirinya menilai kehadiran PPP merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) dengan tujuan utama melindungi hak-hak pemegang polis.
|Baca juga: BI Rate Turun, Ke Mana Nasabah Tajir HSBC Mengalihkan Dana Investasinya?
“Hal ini tentu dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap asuransi yang terpuruk akibat adanya kasus-kasus besar dalam kegagalan pembayaran klaim,” ujar Wahju, kepada Media Asuransi, Selasa, 21 Oktober 2025.
Namun, Wahju mengingatkan cakupan perlindungan dalam PPP perlu dipahami secara jelas, khususnya terhadap produk asuransi yang memiliki unsur investasi seperti Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi atau PAYDI.
“Perlu digarisbawahi, walaupun perlindungan polis juga mencakup PAYDI. Namun yang di-cover oleh PPP adalah hanya unsur proteksinya,” kata Wahju.
Sebelumnya, LPS menjalin kerja sama dengan asosiasi industri asuransi dalam rangka penyelenggaraan PPP.
Kali ini, LPS bekerja sama dengan asosiasi industri asuransi yang meliputi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara LPS dan asosiasi yang diwakili oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis Ferdinan D Purba dan Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon; Ketua AAUI Budi Herawan; Ketua Umum AASI Rudy Kamdani; serta Ketua Dewan Pengurus AAMAI Robby Loho.
|Baca juga: Harganya Melonjak tapi Warren Buffet Tetap Ogah Beli Emas: Tidak Hasilkan Arus Kas!
|Baca juga: HSBC Nilai Persaingan Antarbank Tetap Sehat di Tengah Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara dan Penurunan BI Rate
Ferdinan menyatakan LPS hadir sebagai otoritas penjaminan polis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK). Sesuai UU P2SK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi.
“Dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan,” pungkas Ferdinan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
