Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan bahwa pemanfaatan ‘Big Data’ yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan. Sejak tahun 2014, BI telah mulai mengintensifkan pemanfaatan Big Data sebagai salah satu informasi pendukung dalam memperkuat proses pengambilan keputusan.
“Di jajaran pemerintah pun, Big Data telah digunakan dalam membantu pengambilan kebijakan. Oleh beberapa pemerintah daerah, pemanfaatan Big Data telah diwujudkan dalam bentuk penerapan kota cerdas (smart city), yang bertujuan mengelola dan mengendalikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien guna memaksimalkan pelayanan public,” katanya saat memberikan sambutan dalam seminar “Globalisasi Digital: Optimalisasi Pemanfaatan Big Data untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi” di Jakarta 9 Agustus 2017.
Ditambahkan, saat ini dunia berada pada era revolusi digital, dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan. Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan data yang berjumlah sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai Big Data. Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan yang apabila dapat diolah dengan baik, dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Karena merupakan sumber data yang ukuran, keragaman, dan kompleksitasnya besar, maka membutuhkan teknik serta algoritma analitik tertentu untuk mengelola, mengambil manfaat dan pengetahuan yang tersembunyi di dalamnya.
Pemanfaatan Big Data tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan bank sentral, baik dalam sektor moneter, pasar keuangan, stabilitas sistem keuangan (SSK), sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah. Namun, Gubernur BI mengakui bahwa terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi dalam pemanfaatan Big Data.
Pertama, ketersediaan dan akses terhadap sumber data. Ketersediaan akses data secara real–time merupakan basis bagi perumusan kebijakan yang mampu menjawab situasi terkini, namun di sisi lain aksesibilitas data juga sering berbenturan dengan aspek kerahasiaan data. “Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah mekanisme yang dapat menjembatani kepentingan pemilik data agar bersedia untuk sharing data tanpa menimbulkan kekuatiran akan aspek kerahasiaannya,” kata Agus Martowardojo.
Tantangan kedua, adalah kualitas data. Salah satu karakteristik big data, yaitu veracity (keyakinan akan kebenaran data), mengingat informasi yang terkandung dalam big data merupakan data mentah yang masih banyak mengandung noise. Oleh karena itu, Gubernur BI mengakui bahwa proses data cleansing menjadi hal yang kritikal guna memastikan data yang diperoleh bernilai untuk dianalisis lebih lanjut.
Sedang yang ketiga, keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dengan kualifikasi data scientist. Revolusi digital saat ini, belum diimbangi dengan kecukupan keluaran perguruan tinggi yang memiliki keahlian memproses big data. “Untuk itu, diperlukan kolaborasi erat dengan dunia akademisi agar kapabilitas Big Data dapat juga dibangun secara bertahap di internal institusi,” tambahnya. Edi
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Related Posts
1 
1 
