Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran investor sekaligus mengadopsi standar kualitas dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yakni penerapan Environmental, Social and Governance (ESG).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pembiayaan untuk infrastruktur menjadi sangat penting dan prioritas. Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan saat ini dan di masa depan untuk meningkatkan produktivitas. Namun demikian, pendanaan ini masih menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.
“Memobilisasi pembiayaan swasta untuk infrastruktur yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membuka sumber keuangan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Menkeu dalam Indonesia PPP-Day Plenary Session secara virtual, Senin (28/03).
|Baca juga: Sejak 2013, Alokasi Pembiayaan Proyek via SBSN Capai Rp175,37 Triliun
Dalam paparannya, Menkeu mengatakan Pemerintah Indonesia terus menyadari pentingnya peran swasta di dalam pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran investor sekaligus mengadopsi standar kualitas dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai SDGs yaitu penerapan environmental, social and governance (ESG).
“Implementasi kerangka ESG kami fokus pada tiga bidang. Pertama, komitmen pemilik proyek untuk berkontribusi pada pengurangan karbon. Kedua, penerapan aspek gender untuk inklusivitas. Dan ketiga, penerapan teknologi dan transaksi persiapan serta proses operasi proyek,” kata Menkeu.
Indonesia sebagai Presidensi G20 juga terus menempatkan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur sebagai salah satu agenda yang penting. Indonesia secara aktif terlibat dalam membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara G20 untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan berkelanjutan dalam forum G20 untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi dunia secara bersama dan lebih kuat.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai skema dan instrumen pembiayaan untuk mengakomodasi kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
|Baca juga: OJK Terbitkan Aturan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
“PPP sudah lebih berkembang di mana kita mendapatkan layanan dan efisiensi yang lebih baik melalui siklus hidup proyek. Pada saat yang sama, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta secara lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” ujar Menkeu.
Di sisi lain, untuk mengoptimalkan skema pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia telah menerapkan skema blended finance yang menggabungkan beberapa sumber pembiayaan dalam satu proyek untuk mencapai kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan dan hijau.
Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menciptakan SDG Indonesia One, sebuah platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengkombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) di Indonesia. Platform ini bekerja sama untuk mendanai proyek-proyek hijau dengan berbagai pihak, seperti lembaga filantropi, donor bilateral dan multilateral, serta lembaga keuangan iklim.
“Pihak-pihak tersebut bersama dengan pemerintah Indonesia akan berinvestasi dalam proyek hijau dan juga konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Menkeu.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
