Melalui keterangan resminya, pemerintah menyatakan bahwa kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan September 2022 mencapai Rp1.361,2 triliun (59,1% dari Pagu). Belanja K/L sebesar Rp674,4 triliun (71,3% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat; pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi; belanja pegawai 3/5 termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L.
Sementara realisasi Belanja Non-KL mencapai Rp686,8 triliun (50,7% dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.
|Baca juga: Hingga September 2022, APBN Catatkan Surplus Anggaran 0,33% dari PDB
Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp11,9 triiliun per akhir September. Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT Minyak Goreng, Bantuan Tunai PKL WN, Subsidi Bunga KUR, dan BLT Desa.
Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp552,7 triliun atau 68,7% dari Pagu, tumbuh sebesar 2,1% (yoy).
Kinerja penyaluran TKD dipengaruhi kondisi sebagai berikut: (i) penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu; (ii) kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik dalam menyampaikan syarat salur; dan (iii) penyaluran DID tahap I sebesar 50% telah disalurkan seluruhnya, namun masih lebih kecil dari tahun lalu karena pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu.
|Baca juga: Bank Indonesia: Penyaluran Kredit Bakal Deras di Kuartal IV
Alokasi PC-PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun.
Realisasi PC-PEN hingga 14 Oktober 2022 mencapai Rp240,8 triliun atau 52,9% dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun, meliputi: a) Kesehatan sebesar Rp40,6 triliun; b) Perlinmas sebesar Rp109,3triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp90,9 triliun.
Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp60,0 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News