Menteri PUPR: Penanganan Banjir Harus dari Hulu, Tengah, dan Hilir

Media Asuransi, JAKARTA – Terkait manajemen risiko banjir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa para Kepala BBWS/BWS harus mengetahui persis seluruh sistem tata air yang ada di wilayahnya. Hal ini diperlukan untuk mengambil langkah penanganan yang tepat ketika memasuki musim hujan.

“Seperti yang disampaikan Presiden, penanganan banjir harus dari hulu, tengah dan hilir. Tolong dievaluasi semua kesiapan sistem sebelum musim hujan, periksa tanggul-tanggul yang harus disiapkan, pastikan pompa-pompa berfungsi, dan siapkan pengoperasian pintu bendungan,” katanya, dikutip pada keterangan resminya, Selasa 31 Januari 2023.

Basuki menekankan peran Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai Manajer Pengelola Sumber Daya Air (SDA) di masing-masing wilayah sungai, terutama dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan dari musim hujan dan kemarau. “Kepala BBWS dan BWS adalah water manager (manajer pengelola air) di masing-masing wilayah sungai. Sebagai manajer pengelola SDA harus tahu persis potensi SDA di wilayah sungai masing masing. Banjir dan kekeringan harus bisa diatasi, Kepala BBWS/BWS harus paham mengenai manajemen risiko banjir dan kekeringan,” katanya.

|Baca juga: Kementerian PUPR Geber Pembangunan 3 Flyover di Sumatera Selatan tahun 2023

Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa Kepala BBWS/BWS selaku manajer pengelola SDA juga harus mempersiapkan potensi kekeringan saat musim kemarau tiba. Untuk itu diperlukan pemetaan kawasan daerah rawan kekeringan di setiap wilayah sungai.

“Berdasar prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dengan kedatangan fenomena El Nino yang membuat curah hujan makin berkurang dan musim kemarau akan lebih kering, Kepala Balai harus mengetahui lokasi-lokasi sumber air, cek sumur-sumur dan pompa air. Jangan sampai sumurnya ada tapi pompanya tidak berfungsi,” tambahnya.

Basuki mengingatkan Kepala BBWS/BWS juga bertindak sebagai construction manager (manajer pembangunan) untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur SDA di Kementerian PUPR. “Sebagai pelaksana program, Kepala BBWS/BWS harus mengawasi betul kontraktor dan konsultan pelaksana.  Kualitas pekerjaan ditentukan oleh Kepala Balai, bukan kontraktor. Harus tegas, anda bertanggung jawab atas progres fisik dan keuangan,” pesannya.

Lebih lanjut dituturkan bahwa setiap pekerjaan di bawah Kementerian PUPR harus memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. “Setelah konstruksi harus dirapikan, sisa material jangan ditinggal begitu saja. Kualitas, estetika, tolong betul-betul diperhatikan,” ujarnya.

Terakhir Basuki mengatakan bahwa Kepala Balai juga mempunyai tugas sebagai Manajer Sumber Daya Manusia (SDM). “Anda bertanggung jawab dalam pengendalian SDM di balai masing-masing, Jaga kredibilitas dan integritas Kementerian PUPR,” pesannya.

Editor; S. Edi Santosa